logo


Hasan Basri: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Mengambil Menteri dari DPD RI

Hal ini bisa saja dilakukan, mengingat juga pernah terjadi di era presiden SBY, dimana pengelolaan beberapa kementerian diberikan kepada perwakilan DPD RI sebagai representasi daerah.

8 Juli 2020 15:26 WIB

Presiden Joko Widodo- Wapres Ma\'ruf Amin bersama Kabinet Indonesia Maju
Presiden Joko Widodo- Wapres Ma'ruf Amin bersama Kabinet Indonesia Maju Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota DPD RI, Hasan Basri menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet secara tiba-tiba karena jajarannya dianggap masih bekerja dengan 'normal' di tengah pandemi Covid-19.

“Isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi di kabinetnya, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena menjadi hak prerogatif dari seorang kepala negara, apalagi saat ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat rendah,” kata Hasan.

Hasan menilai, adanya tarik ulur kepentingan dalam kebijakan pemerintah saat menangani pandemi Covid-19 dan New Normal juga menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja beberapa kementerian.


Presiden Jokowi Harus Tegas, Partai Koalisi Pembangkang Coret dari Kabinet

“Jika melihat dinamika politik yang terjadi, kemudian, lambanya kinerja beberapa menteri Jokowi-Ma'ruf. Sangat mungkin dilakukan reshuffle dalam rangka penyegaran Kementrian sekaligus menjawab kegelisahan publik terkait berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat,” tuturnya.

Dalam hal ini, Hasan berharap jika terjadi reshuffle kabinet, jangan sampai hal tersebut menjadi tarik menarik kepentingan berbagai pihak, terutama partai koalisi pendukung yang mengincar kursi menteri.

Menurutnya menteri harus diisi oleh orang yang layak dan merupakan pilihan presiden.

“Kita berikan ruang sebebas-bebasnya kepada presiden untuk mengevaluasi para menterinya, jangan ada pihak yang menekan dan mengintervensi sehingga menyandera pak presiden,” kata dia.

Lebih lanjut, Hasan Basri menyatakan, dalam rangka memberi keseimbangan, khususnya keterwakilan daerah, sudah saatnya presiden memberikan porsi menteri itu kepada perwakilan lembaga DPD RI.

“Tinggal menunjuk siapa yang paling pas diposisikan sebagai pembantu presiden dari kalangan DPD RI, sehingga ada keterwakilan daerah di pemerintahan,” harapnya.

Menurutnya hal ini bisa saja dilakukan, mengingat juga pernah terjadi di era presiden SBY, dimana pengelolaan beberapa kementerian diberikan kepada perwakilan DPD RI sebagai representasi daerah.

“Sudah bukan rahasia lagi, memasuki bulan ke-delapan kabinet kerja Jokowi banyak survei justru menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja kementerian, jadi kami mendorong juga kepada Bapak Presiden untuk bisa mengevaluasi menteri dengan rapor merah tersebut,” tukasnya.

Fahri Hamzah: Dapur Jokowi Tampak Kacau di Periode Kedua

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×