logo


Minta Pemerintah Awasi Layanan Rapid Test, DPR: Agar Tidak Jadi Komoditi Bisnis

Kemenkes telah menetapkan harga tertinggi rapid test sebesar Rp 150 ribu

8 Juli 2020 10:32 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengapresiasi keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang telah menetapkan harga tertinggi rapid test sebesar Rp 150 ribu. Meski demikian, ia meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapid test sehingga tidak dijadikan ladang bisnis .

"Pemerintah harus memberikan kebijakan dalam pengendalian harga rapid test agar tidak dijadikan komoditi bisnis di tengah pandemi ini," kata Mufida melalu pesan singkat seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (7/7/2020).

Lebih lanjut, Mufida mengatakan bahwa Kemenkes bisa melakukan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan rapid test di lapangan. Setiap layanan kesehatan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kemenkes.


Minta Kemenkes Tinjau Ulang Rapid Test Berbayar, Ombudsman: Tidak Ada Gunanya!

"Monitoring bisa dilakukan secara sampling dengan sidak atau secara rutin. Bagus kalau Kemenkes dan jajaran di daerah membuka hotline pengaduan harga rapid test di lapangan," ujarnya.

Ia juga meminta kepeda pemerintah untuk memberikan gratis biaya rapid test kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut menyusul persyaratan sejumlah kegiatan yang wajib melampirkan surat hasil rapid test.

Terima Laporan Kasus Covid-19 di Papua, Terawan: Orang Papua Bandel Imunnya

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×