logo


Tanggapi Revisi UU BI, PKS: Independensi BI Harus Ditegaskan Secara Eksplisit

DPR dan pemerintah telah menyepakati pergantian RUU tentang Penyadapan (usulan DPR) dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (usulan DPR).

7 Juli 2020 16:27 WIB

Logo Bank Indonesia.
Logo Bank Indonesia. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM- DPR dan pemerintah telah menyepakati pergantian RUU tentang Penyadapan (usulan DPR) dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (usulan DPR). RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia masuk ke dalam RUU yang akan dibahas Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah pada tahun 2020.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyampaikan beberapa poin penting dalam menanggapi masuknya RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini.

Dia menjelaskan bahwa posisi independensi BI harus ditegaskan secara eksplisit.


Demokrat: UU HIP Dapat Dicabut dari Daftar RUU di Prolegnas

“Bahwa arah independensi BI adalah dari sisi instrumen. Sementara dari sisi tujuan, BI tidak bisa independen dari tujuan nasional," ujar Anis di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Poin penting lain yang disampaikan Anis, terkait dengan penyeimbangan antara fungsi BI sebagai agen stabilisasi dan agen pembangunan.

“Penyeimbangan ini perlu dilakukan dengan penguatan Undang-Undang BI yang selaras dengan tujuan nasional,” tuturnya.

Terkait dengan wacana pengalihan fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI, Anis menegaskan bahwa menurutnya untuk saat ini belum diperlukan.

“Selama bertugas di komisi XI, saya banyak memberikan masukan kepada OJK terkait kinerjanya terutama dalam pengawasan perbankan. OJK perlu bebenah diri dan terus meningkatkan kinerjanya,” kata dia.

Politisi PKS ini melihat bahwa pembagian tugas yang berlaku saat ini antara BI, OJK, dan pemerintah, masih sangat relevan. Pemerintah melakukan tugas dari sisi fiskal, BI melakukan tugas dari sisi moneter dan OJK melakukan tugas pengawasan rill industri keuangan.

Dalam hal ini, Anis berpesan agar OJK terus berbenah diri dan harus meningkatkan kinerjanya, termasuk meningkatkan kualitas SDM nya. Perombakan SDM sangat mungkin dilakukan.

“Tentu harus dengan evaluasi kinerja terlebih dahulu,”pungkasnya.

Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×