logo


Maman Kritik Keras Pelibatan TNI dalam Program Kerukunan Beragama

Maman mengatakan bahwa pelibatan TNI bertentangan dengan prinsip demokrasi

7 Juli 2020 15:44 WIB

Maman Imanulhaq
Maman Imanulhaq Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi VII DPR melontarkan kritikan soal pelibatan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama Kementerian Agama.

"Saya menentang keras rencana pelibatan TNI dalam urusan beragama warga negara sebagaimana disampaikan Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman dalam pernyataan persnya (1/7/2020)," ujar Anggota Komisi VIII DPR F-PKB Maman Imanulhaq dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Maman mengatakan bahwa pelibatan TNI bertentangan dengan prinsip demokrasi, HAM, dan agenda reformasi.


Pandemi Covid-19, Menag Izinkan Mahasiswa Ganti Skripsi dengan Jurnal

"Rencana pelibatan TNI AD untuk mengurus peningkatan kerukunan umat beragama hingga ke pelosok daerah di Indonesia bertentangan dengan prinsip demokrasi, HAM, dan agenda reformasi sektor keamanan serta UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI)," katanya.

Maman mengatakan pelibatan TNI adalah hal yang keliru karena berpotensi memunculkan pelanggaran HAM.

"Pertama, pelibatan TNI dalam mengurus kerukunan beragama adalah suatu pendekatan yang keliru, sebab pelibatan TNI (pendekatan keamanan) justru berpotensi memunculkan pelanggaran HAM. Pendekatan keamanan membuka ruang otoritarianisme karena pemerintah akan lebih mengutamakan stabilitas melalui pendekatan represif dibandingkan dialogis," katanya.

Heran Ada Anggaran Tak Masuk Akal di Kemenag, DPR Minta Penjelasan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
×
×