logo


DPD RI: RUU Ciptaker Secara Tidak Sadar Ciptakan Kewenangan Sentralistik

RUU Cipta Kerja secara tidak sadar sedang menciptakan kewenangan yang super sentralistik

6 Juli 2020 20:22 WIB

Gedung DPR
Gedung DPR Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kabid BPBD) Sumbar, Rumainur membahas RUU tentang Cipta Kerja khususnya Bidang Perdagangan & Industri Gedung DPD RI, Senin (6/7/2020).

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin mengatakan RUU Cipta Kerja secara tidak sadar sedang menciptakan kewenangan yang super sentralistik.

“Jelas kalau semua dipusatkan akankah mampu, karena sekarang saja rentang kendali pengawasan kita belum berjalan dengan maksimal,” ujar Bustami.


RUU Cipta Kerja Ditunda, Fadli Zon: DPR Harus Kritisi Perppu Corona

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyampaikan beberapa catatan kritisnya terkait RUU Cipta Kerja di antaranya mengenai wewenang pemerintah daerah yang banyak dipangkas dan dialihkan kepada Pemerintah Pusat.

Menurutnya, perlu dilakukan kajian yang mendalam dan proporsional, karena kewenangan sentralistik dinilai tidak linier dengan visi Presiden RI yang ingin membangun daerah.

“Izin usaha ditarik menjadi sentralistik, ini harus dikaji, perlu ada argumentasinya, apakah dibawa menjadi kewenangan pusat atau daerah,” kata Juanda.

“Kalaupun daerah selama ini terkesan berbelit-belit dalam memberikan perizinan, yang perlu diperkuat adalah kontrol dari pusat. Bagaimana daerah akan berkembang jika semua ditarik ke pusat,” pungkasnya.

Amin Ak: RUU Ciptaker Masih Lemah dan Ambigu

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×