logo


TPA Sumurbatu Dililit Limbah Medis dan Sampah Rumah Tangga

Masalah utama yang dihadapi mayoritas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Indonesia adalah ketersediaan lahan sebagai zona aktif

5 Juli 2020 13:08 WIB

Kondisi TPA Sumurbatu
Kondisi TPA Sumurbatu KPNas

Masalah utama yang dihadapi mayoritas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Indonesia adalah ketersediaan lahan sebagai zona aktif. Karena zona aktif TPA cepat penuh? Sampah tak terpilah complicated terus bertambah setiap hari. Jika 2-3 hari tidak diangkut ke TPA menjadi masalah. Bayangkan produksi timbulan sampah 1.500 ton/hari, apalagi 7.500 ton/hari dibiarkan selama 2-3 hari, apa yang terjadi? Sampah segera mengeluar bau busuk, leachate, belatung, lalat, dll. Belum lagi adanya protes warga! Kondisi ini implikasi dari pendekatan konvensional: Kumpul-Angkut-Buang. Zaman sudah modern, kok masih ada Kumpul-Angkut-Buang. Kapan mengolahnya?

Pendekatan ini masih mensyarati pengelolaan TPA Sumurbatu milik Pemerintah Kota Bekasi. Sampah yang dibuang masih campuraduk antara sampah organik, anorganik, limbah B3 skala kecil. Sehingga boleh jadi tercampur limbah medis di masa wabah Covid-19 karena tidak ada pemilahan dari sumber.

Apalagi semakin maraknya bisnis limbah medis. Pihak rumah sakit, poliklinik, Puskemas sebagian besar tidak punya teknologi pemusnah limbah tersebut derajat panas minimal 800ºC. Katanya, menyerahkan pada pihak ketiga yang punya ijin resmi pengolahan limbah medis kategorial limbah B3? Ternyata, masih ditemukan di dalam TPA dan sekitar. Bisnis limbah medis merupakan suatu networking bisnis yang sudah berjalan belasan tahun lamanya.


Dampak Covid-19, Sampah DKI Jakarta Menurun

Bagi pihak ketiga bisa saja pada masa pendemi Covid-19 terlalu banyak kiriman limbah medis, sehingga tak mampu mengolah sesuai SOP. Karena kapasitas teknologinya terbatas. Kedua, guna memperingan biaya pengolahan dilempar atau dijual pada para pelapak, selanjutnya disortir dan sisa-sisanya dibuang ke TPA atau sekitarnya. Biasanya pelapak bayar Rp 150-200 ribu/truk. Pengangkutan dilakukan malam hari. Ada juga makelar limbah medis para memborong dengan upah puluhan juta rupiah per bulan.

Berdasarkan investigasi pada 4 Juli 2020 masih diketemukan pembuangan limbah medis diduga bekas penganganan Covid-19 di zona IV TPA Sumurbatu. Limbah medis itu bekas sortir dan sisa-sisanya dibuang ke zona IV tersebut. Sebagian limbah medis menjijikan itu tercampur dengan sampah biasa. Sebagian masih dalam sejumlah bungkus keresek merah. Limbah medis yang diketemukan berupa tisu, plastik bungkus obat, selang dan botol infus dan material lainnya. Jumlahnya lumayan banyak. Fakta obyektif ini yang jelas diketemukan di dalam TPA Sumurbatu.

Keberadaan limbah medis di TPA tersebut merupakan bukti ilmiah tak terbantahkan, sulit diverifikasi dan difalsifikasi (dipatahkan). Fakta itu bicara menunjukkan kebenarannya sendiri.

Permasalahan Serius Melilit TPA Sumurbatu

Sementara pengawasan limbah medis sangat longar. Apalagi penegakkan hukum sangat langka. Dalam kasus ini, dampaknya pengelolaan TPA Sumurbatu kedodoran. Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) melakukan observasi selama Januari sampai Juni 2020 kondisinya semakin parah. Beberap kali terjadi longsor menutup Kali Ciketing.

Belakangan ini situasi antrian truk sampah menuju zona aktif semakin panjang, bahkan sampai ke jalan Raya Pangkalan 2. Sopir harus menunggu berjam-jam untuk membuang sampah. Selain itu, pengelola TPA dan staf lapangan semakin bingung.

Selain dihebohkan dengan limbah medis, TPA Sumurbatu juga dililit dengan berbagai persoalan internal. Pertama, kekurangan alat-alat berat, seperti backhoe, excavator, buldoser. Sekarang hanya punya 7 unit backhoe, yang rusak 4 unit. Pada kunjungan lapangan 1 Juli 2020 dengan sejumlah jurnalis bersama Ketua UPTD TPA Sumurbatu, alat berat yang bisa dioperasikan hanya 2 unit. Ada satu unit lagi pinjaman dari TPST Bantargebang.

Seharusnya, TPA Sumurbatu memiliki 12-15 backhoe dan 4-5 buldozer. Setiap operator mestinya punya satu pegangan alat berat. Alat berat itu berfungsi menata dan merapikan tumpukan sampah, membersihkan jalan-jalan TPA, ada juga alat berat yang digunakan untuk membersihkan kali, dll. Sehingga kegiatan operasional zona aktif tidak terganggu. Keberadaan alat berat sangat vital.

Kedua, persoalan jalan operasional TPA Sumurbatu sebagian rusak parah, retak-retak, berlubang dalam penuh leachate, dan semakin menyempit sebab tertutup sampah. Beberapa truk sampah terguling. Jalan operasional dari jembatan timbang/zona I, II, III, IV menuju zona V kondisinya semakin parah. Apalagi menuju zona VI D sulit terjangkau.

Ketiga, TPA Sumurbatu tahun lalu (2019) membangun zona VID tapi belum difungsikan karena tidak ada akases jalan menuju zona tersebut. Zona baru ini sebelum dioperasikan perlu pembenahan, terutama konstruksi sanitary landfill-nya, konstruksi gas-gas sampah dan leachate, drainase air hujan, dll. Perlu juga dibangun jalan keliling zona guna memperlancar mobilitas truk sampah, alat berat, dll.

Keempat, TPA Sumurbatu kekurangan instalasi pengolahan air sampah (IPAS). Luasan TPA sekitar 20 hektar terdiri dari beberapa zona (I-VID) sementara baru memiliki satu IPAS yang terletak di bagian paling utara. Tentu saja tidak mampu menampung seluruh air lindi. Sebagian besar air lindi langsung mengalir ke tanah, saluran air, kali Ciketing, terus menuju Kali Asem, Kali Peduren, Kali Regenci dan Dukuh Zamrud, Niagara, Mutiara Gading hingga ke laut. Air lindi mengandung berbagai parameter biologis, kimia, termasuk logam berat

Meskipun sekarang sedang dipersiapkan pembangunan IPAS Induk berada di sebelah utara IPAS TPA Sumurbatu melewati jalan Raya Sumurbatu. IPAS Induk nantinya akan mengolah air lindi TPST Bantargebang, TPA Sumurbatu dan IPLT Sumurbatu yang merembes dan melimpas ke kali Ciketing dan Kali Asem dari TPST Bantargebang. Tujuannya untuk mengendalikan pencemaran air dan meningkatkan kualitas air dan lingkungan.

Kelima, TPA Sumurbatu dikelola dengan sistem open-dumping. Tumpukan-tumpukan sampah tampak amburadul, tak ditata, juga jarang sekali di-cover-soil. Sistem open-dumping dilarang dan melanggar peraturan perundangan serta berdampak pada penuruan kualitas lingkungan dan kesehatan mansuia. TPA open dumping dilarang oleh UU No. 08/2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah, PP No. 81/2012, Perda Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan terkait.

TPA jenis ini tidak ada manajemen leachate dan gas-gas sampah. Merupakan bentuk dari hasil kebudayaan dan peradaban terendah. Ketika masih hidup pada masa berburu dan bertani dalam komunitas desa ketika sampah belum menjadi permasalahan, tetapi kini Kota Bekasi sudah menjadi kota metropolitan. Namun metode dan teknik penanganan sampahnya masih seperti zaman dulu, tidak ada perubahan signifikan.

Pemkot Bekasi sudah saatnya meninggalkan pengelolaan TPA sistem open dumping. Pertama, secara legal jelas melanggaran peraturan perundangan. Kedua, menimbulkan dampak memperburuk kualitas lingkungan hidup dan ancaman kesehatan. Ketiga, memperburuk estetika atau pemandangan, dan. Keempat, merendahkan harkat martabat manusia yang tinggal di sekitar TPA Sumurbatu. Kelima, berarti keberadaan TPA Sumurbatu lebih banyak mudharatnya.

Keenam, gunung-gunung sampah di TPA Sumurbatu belum dilakukan penataan dan cover-soil secara rutin dan permanen setahun sekali. Mestinya setiap ketinggian tumpukan sampah 2 m diurug tanah setebal 20-25 cm.

Ketujuh, tidak ada pengolahan sampah dengan proven technology. Akibatnya sampah semakin banyak dan setiap zona cepat penuh. Sudah waktunya TPA Sumurbatu didukung proven technology pengolahan sampah skala besar, setidaknya kapasitas 1.500 ton/hari. Sehingga sampah dapat tereduksi skala besar, misal 80-90% atau 90-100%. Berbagai teknologi dapat digunakan, seperti anerobik, aerobic, pirolisis, gasifikasi, insinerasi, plasma-gasifikasi, dll.

Semua pembenahan TPA itu tergantung pada sentuhan tangan Walikota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi. Karenanya keduanya harus menyusun suatu kebijakan dan penyiapan anggaran yang memadai. Pengelolaan Sampah harus menjadi prioritas utama. Walikota Bekasi dengan kematangan dan pengalamannya, apalagi dibantu sejumlah pakar hebat dalam tim percepatan pembangunan akan mampu dengan cepat menanganai persoalan TPA Sumurbatu. Sentuhkan bertindak cepat Walikota Bekasi sangat dinanti warga sekitar TPA Sumurbatu.

Dalam konteks ini, mestinya Kota Bekasi sudah memiliki Master Plan atau Induk Perencanaan Pengelolaan Sampah Kota Bekasi untuk jangka waktu minimal 10 tahun kedepan. Induk Perencanaan ini sebaiknya dijadikan suatu Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar kebijakan dalam pengelolaan sampah. Walikota Bekasi selayaknya meletakan sejarah pengelolaan sampah yang modern dan partisipatif sebagaimana negara-negara maju.

 

Penulis: Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari

Limbah Medis Tak Boleh Sembarangan Dibakar

Halaman: 
 
×
×