logo


Paparkan 4 Parameter Perlu Tidaknya Reshuffle Kabinet, Apindo: Regulasi Jangan Gendut!

Salah satu parameternya yaitu regulasi yang gendut bisa dipangkas

4 Juli 2020 23:26 WIB

Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana
Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Presiden Joko Widodo mengancam akan me-reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya kinerja para menteri dinilai kurang maksimal terutama di tengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Asoisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menilai ada beberapa alasan dari segi ekonomi untuk mempertahankan atau mengganti para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau kami sudut pandangnya seberapa jauh kinerja pertumbuhan ekonomi bisa tercapai, yang kedua apakah serapan tenaga kerja bisa maksimal, yang ketiga berapa banyak pertumbuhan supply achievement di dalam negeri mulai mengendor impor," kata Danang dalam Diskusi Online yang berjudul 'Di Bawah Bayang-bayang Ancaman Reshuffle Kabinet' yang diselenggarakan Jitunews.com, Kamis (2/7/2020).


PKS: Kalau Seminggu Ini Tidak Ada Kabar Reshuffle, Maka Jokowi Omdo

Danang mengatakan ada empat parameter penting yang harus diperhatikan dari sudut pandang pengusaha untuk mempertahankan atau mengganti kabinet. Pertama terkait regulasi yang berlebihan, menurutnya regulasi harus sederhana sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat .

"Menurut kita birokrasi gemuk ga ada masalah itu urusan negara, tapi regulasinya jangan gendut, regulasinya lah yang slim," ujanya.

Kedua, terkait kebijakan invetasi yang dilihat secara kualitas membaik namun secara implementasi di lapangan tidak memberikan hasil yang maksimal. Terdapat regulasi dan implementasi yang tidak sinkron. Ketiga, masalah konsistensi, kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri sebelumnya berbeda dengan kebijakan menteri penggantinya sehingga hal tersebut menjadi regulasi yang inkonsisten dan yang terakhir adalah kepastian hukum.

"Inkonsistensi regulasi itu nanti menjadi masalah dalam kaitannya dengan kepastian hukum. Orang bisa mengikuti regulasi lama tapi tiba-tiba dia dipandang tidak patuh regulasi oleh rezim yang baru. Ini situasi yang membuat kita tidak nyaman," jelasnya.

Lebih lanjut, Danang mengatakan apakah parameter tersebut diindahkan oleh para menteri atau tidak. "Kita sebagai masyarakat bisa menilai perlu atau tidaknya me-reshuffle dari parameter tersebut," pungkasnya.

Yasonna Laoly Disebut Paling Layak Kena Reshuffle, IPO: Jangan Sampai Kedekatan Membuat Rasa Aman

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati