logo


Eva Yuliana: Partai NasDem Dukung RUU Kerjasama Indonesia-Swiss

RUU Kerjasama Indonesi-Swiss bisa menjadi pintu masuk ke banyak hal. Terutama, memungkinkan dilakukannya pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss.

3 Juli 2020 12:56 WIB

Eva Yuliana
Eva Yuliana Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana menyambut positif Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konferensi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation).

Dia menilai, RUU Kerjasama Indonesi-Swiss bisa menjadi pintu masuk ke banyak hal. Terutama, memungkinkan dilakukannya pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss.

“Sejauh ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana perpajakan memang sulit dilakukan bila terkait dengan otoritas finansial di Swiss. Kita terkendala keterbatasan akses dan daya jangkau. Menurut hemat saya, RUU Kerjasama Indonesia-Swiss ini akan sangat bermanfaat bagi kita, Indonesia!” ujar Eva di Jakarta, Kamis (2/7/2020).


Tak Cantumkan Pancasila di AD/ART, Demo FPI Dianggap Lucu

Politisi Partai NasDem ini menegaskan bahwa partainya sangat mendukung dan mendorong RUU ini untuk segera disahkan menjadi UU yang berlaku formal.

Menurutnya alasan utamanya sangat jelas yaitu memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum untuk melakukan pelacakan aset dan dana dari kejahatan korupsi, penggelapan pajak, dan mungkin juga pencucian uang yang ada di Swiss.

“Kedua, apalagi UU Perjanjian Kerjsama Indonesia-Swiss ini nantinya akan menganut prinsip retroaktif. Artinya, berlaku bagi pidana kejahatan sebelum perjanjian dibuat atau disahkan,” pungkasnya.

Melihat hasil program Tax Amnesty 2016 lalu, Indonesia mendapatkan deklarasi harta wajib pajak kurang lebih Rp4.800 triliun. Padahal, hasil tersebut tidak termasuk Swiss, yang dikenal sebagai surganya penyimpanan pajak yang tidak tersentuh otoritas pajak Indonesia.

Hasil wajib pajak dalam Program Tax Amnesty 2016 didapat dari 5 besar negara asal harta deklarasi wajib pajak Indonesia. Yakni, Singapura, Virgin Islands, Hongkong, Cayman Islands, dan Australia.

“Kita bisa sangat berharap banyak dari UU Perjanjian Kerjasama Indonesia-Swiss ini nanti,” pungkasnya.

Bantah Amien Rais, NasDem: Jokowi Ini Kan Nggak Pandai Bersandiwara

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×