logo


Konsolidasi Demokrasi, Din Syamsuddin Usulkan Omnibus Law Politik

Din berharap ada regulasi yang jelas mengenai sistem politik apabila sejumlah undang-undang itu digabungkan.

2 Juli 2020 05:30 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM – Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin memberi usulan adanya omnibus law sistem politik di Indonesia. Omnibus law sistem politik ini nantinya menggabungkan sejumlah undang-undang, di antaranya UU Pemilu, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Parpol.

"Saya terus terang ketika membaca 700-an pasal (RUU pemilu), tebal sekali ya. Kenapa tidak diusulkan saja semacam omnibus law politik," kata Din saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (1/7).

Din berharap ada regulasi yang jelas mengenai sistem politik apabila sejumlah undang-undang itu digabungkan. Dia lantas meminta kepada Komisi II untuk mempertimbangkan usulannya.


Kerap Serang Jokowi, Ribuan Alumni Desak Pengunduran Din Syamsuddin dari MWA ITB

"Mau usulkan apakah tertutup, terbuka, campuran, justru usul saya pribadi, masihkah ada waktu, kemungkinan bagi Komisi II untuk membicarakannya sekaligus," ujarnya.

Eks Ketum MUI itu berpandangan, omnibus law sistem politik dapat memberi konsistensi produk hukum dan mengantisipasi hal yang tidak menjadi kepentingan rakyat. DPR juga tak perlu kewalahan untuk membahas soal pemilu setiap lima tahun.

"Jadi revisi UU Politik, UU Parpol, UU Pemilu dan lain-lain yang terkait dalam satu paket. Tujuannya untuk konsolidasi demokrasi. Kalau tidak? mohon maaf, sedikit kegunaannya, mubazir," tegasnya.

Jubir Prabowo: Sikap Politik Din Syamsuddin DNA-nya Muhammadiyah, Amar Maruf Nahi Munkar

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×