logo


HUT Polri Ke-74, PKS: Jaga Selalu Independensi

Polri harus selalu menjaga independensinya artinya, Polri bekerja atas jati dirinya, bukan karena pengaruh pihak lain.

30 Juni 2020 16:05 WIB

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi.
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi. tangerang.pks.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alhabsyi berharap Polri akan semakin profesional di usianya yang ke-74 tahun.

Menurutnya semakin profesional itu mengandung arti semua langkah yang dilakukan Polri sesuai dengan aturan yang ada, setiap kerja yang dilakukan telah sesuai dengan Protab atau SOP yang dimiliki.

"Saya ucapkan selamat atas HUT Polri yang ke 74, tentunya kita berterima kasih atas kinerja Polri selama ini, baik dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, menghadirkan keamanan maupun dalam proses penegakan hukum," ujar Aboebakar Alhabsyi di Jakarta, Selasa (30/6/2020).


Pamer Tersangka dalam Konferensi Pers, KPK Disindir Laode M. Syarif

Habib Aboebakar sapaan akrab Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mengungkapkan kalau selama ini Komisi III sebagai mitra kerja sudah memberikan dukungan anggaran dengan sangat baik. Bahkan tahun ini, anggaran Polri lebih dari 104 triliun.

"Ini adalah anggaran terbesar ketiga dari satuan kerja di republik ini. Tentunya dukungan anggaran ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan harus dioptimalisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujar dia.

Selain itu, lanjut Habib Aboebakar, Polri harus selalu menjaga independensinya artinya, Polri bekerja atas jati dirinya, bukan karena pengaruh pihak lain.

Disini juga berarti Polri harus menjaga netralitasnya, dalam menjalankan tugas Polri tidak boleh berpihak kepala kelompok tertentu atau pihak tertentu.

Menjelang pilkada serentak akhir tahun ini, Habib Aboebakar mengingatkan bahwa independensi Polri tentunya menjadi salah satu tantangan tersendiri. Bagaimana mereka menjaga netralitas di tengah percaturan politik akan menjadi penilaian masyarakat.

"Oleh karenanya, sikap netral dan independen dalam Pilkada harus diteguhkan selalu kepada para personel Polri," tegas politisi dari PKS ini.

Menyinggung soal penegakan hukum, Habib Aboebakar meminta agar apa yang dilakukan Polri harus benar-benar semata-mata untuk Pro Justicia atau penegakan hukum.

"Jangan sampai ada penegakan hukum karena pesanan, rasa sungkan atau pamrih tertentu. Jangan sampai hukum dibuat tajam kepada salah satu pihak dan tumpul kepada pihak lain, ini tidak boleh," tuturnya.

Terkhusus di era new normal atau kenormalan baru ini, Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan ini oun meminta Polri harus mengedepankan keselamatan personelnya. Oleh karenanya, dukungan APD (alat pelindung diri) untuk petugas di lapangan harus dikedepankan.

"Selain itu, layanan-layanan yang diberikan oleh Polri seperti SIM, STNK, ataupun SKCK. Berbagai layanan tersebut perlu ditata dengan baik, sehingga akan aman terhadap Covid-19,” kata dia.

“Ini salah satu tantangan lain saat HUT ke-74 Polri. Sekali lagi selamat untuk Polri, semangat selalu mengabdi untuk negeri," tukasnya.

Bantah Tudingan Maladministrasi Pengangkatan Kepala BNPT, Polri: Sudah Sesuai UU

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×