logo


Anies Izinkan Reklamasi Ancol dan Dufan 155 Ha, Kiara: Ini Praktik Komersialisasi yang Harus Dilawan

Kiara sebut Kebgub soal reklamasi Ancol dan Dufan berpotensi perkuat praktik komersialisasi

28 Juni 2020 05:00 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Suratkabar.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektare, dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Lembaga Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengkritik langkah Anies Baswedan tersebut. Menurutnya, pemeberian izin reklamasi berpotensi merusak kawasan rekreasi Ancol dan Dufan.

"Izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektare merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, tetapi faktanya malah memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol," kata Susan dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2020).


Aksi FPI dan PA 212 Digelar di Musim Covid-19, PSI: Anies Baswedan Sepertinya Tak Peduli

Susan menilai pemberian izian reklamasi berpotensi mempekuat praktik komersialisasi di kawasan Teluk Jakarta. Padahal hal tersebut bertentangan dengan UU1/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2010.

"Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Ini praktik komersialisasi yang harus dilawan," ujarnya.

"Ekosistem perairan semakin hancur, ekosistem darat akan mengalami hal serupa. Inilah salah satu bahayanya reklamasi," pungkasnya.

PPDB Berdasar Usia Tuai Kritikan, Kadisdik DKI Beri Pilihan Ini

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×