logo


Relaksasi Kredit Akibat COVID-19, Apakah Pelaksanaannya Sudah Optimal?

Relaksasi kredit bank

25 Juni 2020 09:57 WIB

 foto: dok. Republika
foto: dok. Republika
dibaca 236 x

Dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dalam segala aspek salah satunya dalam aspek perekonomian. Dampak negatif dari pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia saat ini menjadi terguncang dan mengalami ketidakstabilan. Karena semakin memburuknya perekonomian, kemampuan masyarakat dalam membayar cicilan kredit pun semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pekerja yang di PHK dan tidak mendapatkan upah.

Ketidakstabilan perekonomian ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya dunia usaha termasuk UMKM mengalami kebangkrutan akibat pandemi COVID-19. Kebangkrutan tersebut juga menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap tingkat pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan relaksasi kredit agar usaha debitur tetap berjalan dan beroperasi secara nomal sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkreditan merupakan salah satu bagian penting yang terdapat dalam perekonomian. Jika dalam suatu perekonomian tidak ada perputaran kredit, maka perusahaan ataupun bank tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya yang akan menyebabkan perekonomian menjadi terganggu.

Dalam menghadapi guncangan perekonomian yang disebabkan COVID-19, OJK telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menghadapi guncangan perekonomian agar kondisi pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan tidak semakin terpuruk. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan kebijakan relaksasi tersebut sudah optimal dan tepat sasaran? Mari kita simak ulasannya!


Menyoal Lambannya Penyelesaian Kasus-Kasus Lingkungan

Pada saat ini, pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit masih belum terlaksana secara optimal. Salah satu penyebabnya yaitu penyebaran informasi mengenai kebijakan relaksasi kredit ini belum dilakukan secara menyeluruh, dalam artian kebijakan relaksasi tersebut belum sepenuhnya tersampaikan kepada debitur, terutama kepada debitur yang merasakan dampak langsung dari COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan pengoptimalisasian pelaksanaan relaksasi kredit oleh OJK dan bank agar pelaksanaannya optimal dan tepat sasaran.

Banyak debitur dan usaha debitur yang terkena dampak langsung penyebaran COVID-19 sehingga usaha dan pendapatan mereka melemah dan mengalami kesulitan dalam membayar cicilan kepada bank. Untuk mengatasi masalah tersebut, OJK menerbitkan POJK mengenai relaksasi kredit yang diberikan kepada debitur, UMKM, dan pekerja yang mengalami penurunan pendapatan sebagai akibat dari penyebaran virus COVID-19. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan relaksasi ini akan dimanfaatkan dan dijadikan kesempatan oleh debitur yang masih mampu membayar cicilan. Oleh karena itu, diperlukan kejujuran dari pihak debitur apakah mereka terkena dampak COVID-19 dan apakah pendapatan mereka mengalami penurunan dan benar-benar tidak dapat membayar cicilan kepada bank.

Kebijakan relaksasi ini bukan berarti harus didapatkan oleh semua jenis debitur. Bank tetap harus meneliti risiko yang didapatkan dari debitur,  meneliti apakah debitur tersebut bisa  membayar cicilannya. Perbankan mempunyai kewajiban untuk membayar bunga kepada penabung sedangkan debitur tidak melakukan pembayaran cicilan kepada bank yang merupakan pendapatan dari bank, maka bank tersebut akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, apabila relaksasi kredit diberikan kepada semua debitur, bank akan rugi.

Bagaimana dengan pelaku usaha yang tidak terdampak COVID-19 secara langsung? Apakah masih bisa mendapatkan relaksasi kredit? Ternyata pada praktiknya, pelaksanaan relaksasi kredit ini masih sulit untuk dilakukan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beberapa bank bahkan melakukan penolakan terhadap relaksasi kredit kepada debitur yang tidak terdampak COVID-19 sekalipun usahanya sudah berada diambang kebangkrutan. Hal  ini perlu perhatian khusus oleh pemerintah. Apabila banyak usaha yang bangkrut walaupun bukan karena dampak COVID-19, kebangkrutan usaha tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakstabilan ekonomi.

Pemerintah harus memperhatikan  dengan cermat terhadap pelaksanaan kebijakan ini terutama kepada  siapa relaksasi kredit berhak untuk diberikan. Pemerintah perlu mengatur lagi mengenai kebijakan relaksasi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha tidak hanya untuk yang terdampak COVID-19 namun juga kepada pelaku usaha yang berada di ambang kebangkrutan. Hal ini perlu diperhatikan untuk menekan tingkat pengangguran, menjaga kestabilan perekonomian dan juga agar pelaksanaan relaksasi kredit terlaksana dengan optimal.

Pemerintah juga harus memperhatikan terkait kelancaran pelaksanaan relaksasi kredit, baik pada lembaga keuangan milik negara maupun lembaga keuangan milik swasta.  Karena pada kenyataannya, pelaksanaan relaksasi kredit ini belum berjalan dengan baik khususnya pengajuan relaksasi oleh usaha yang berada pada tingkat bawah. Pengajuan untuk mendapatkan relaksasi kredit ini masih sulit untuk dilakukan, terutama pada lembaga keuangan milik swasta.

Banyak terdapat komplain yang datang dari pelaku usaha terutama usaha yang berada pada tingkat bawah yang memiliki nilai kredit rendah. Komplain tersebut berupa susahnya sistem administrasi dalam pengajuan relaksasi kredit yang terkesan seperti masih dipersulit. Selain itu, masih sering terjadinya penolakan pengajuan relaksasi kredit. Oleh karena itu, bank swasta harus melakukan penyederhanaan sistem administrasi dan memberikan kemudahan pengajuan relaksasi kepada debitur dengan tetap mempehatikan risiko debitur tersebut.

Pertanyaan selanjutnya, apalah pelaksanaan relaksasi kredit tersebut dapat menguntungkan bank? Jawabannya tidak, tidak semua bank mengalami keuntungan. Bagi bank yang memiliki likuiditas rendah, pelaksanaan relaksasi kredit ini tentunya memberatkan. Jika bank tersebut tetap melaksanakan relaksasi kredit kepada debitur sementara bank itu memiliki  likuiditas rendah, maka bank akan mengalami masalah likuiditas yang juga dapat mempengaruhi bank-bank lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah likuiditas dan agar pelaksanaan relaksasi kredit dilakukan dengan adil, maka Pemerintah harus memberikan dukungan kepada bank terutama kepada bank yang memiliki likuiditas rendah.

Pada pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit, debitur diberikan keringanan dalam membayar cicilan kepada bank sehingga menyebabkan bank mengalami penurunan profit dan pendapatannya. Penurunan profit tersebut tentu saja akan berdampak pada likuiditas bank. Namun, pelaksanaan relaksasi kredit juga dapat memberikan beberapa keuntungan kepada bank. Dengan adanya pemberian relaksasi kredit tersebut, bank dapat mencegah terjadinya kredit macet.

Pada dasarnya, jika bank tidak melakukan kebijakan relaksasi kredit, maka peminjaman tehadap bank menjadi menurun. Penurunan peminjaman tersebut membuat bank perlu meningkatkan cadangan, biaya pencadangan bank pun meningkat yang menyebabkan bank kehilangan likuiditasnya. Dengan adanya relaksasi kredit, bank tidak perlu meningkatkan biaya cadangan dan pelaksanaan kredit pun tetap lancar.

Keuntungan relaksasi kredit terhadap bank ini yaitu kredit lancar dan bank dapat terhindar dari kredit macet. Selain itu, permasalahan kredit yang dihadapi oleh bank dapat diatasi dengan pemberian relaksasi kredit agar tercapainya efisiensi oleh bank tersebut. Dengan kebijkan relaksasi kredit ini, dapat memberikan peluang bagi bank untuk memberikan kemudahan dalam memberikan kredit kepada debitur sehingga kredit macet dapat dikendalikan.

Penulis

Intan Adelia Sara

Mahasiswa PKN STAN

Ditulis oleh: Intan Adelia Sara

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Lindungi Industri Dalam Negeri, Strategi Bea Cukai Hadapi Jastip dan Barang Kiriman

Halaman: 
Admin : Gun-Gun