logo


Saleh Pertaonan Daulay: PAN Menolak Ikut Bahas RUU HIP

Penghentian pembahasan tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan.

24 Juni 2020 18:23 WIB

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa fraksinya menolak untuk ikut membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Fraksi PAN juga mendesak pimpinan DPR RI dan seluruh pihak terkait untuk segera menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut sekaligus mencabut dari program legislasi nasional (prolegnas),” ujar Saleh, Kamis (24/6).

Dalam hal ini, Saleh mengatakan penghentian pembahasan tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan.


Minta Jokowi Diberhentikan, Peserta Demo Tolak RUU HIP: Kita Tidak Sedang Kudeta

Menurutnya pertimbangan yang pertama, Fraksi PAN sejak awal telah memberikan catatan khusus terhadap RUU HIP tersebut. Dalam catatan itu, terutama terkait dengan TIDAK dimasukkannya TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsideran.

“Fraksi PAN ketika itu menginginkan agar TAP MPRS tersebut dijadikan sebagai konsideren. Bahkan Fraksi PAN dengan tegas menyatakan akan menarik diri dari pembahasan jika catatan khusus itu tidak diindahkan,” kata Saleh.

“Tidak masuknya TAP MPRS tersebut dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik,” imbuhnya.

Sedangkan pertimbangan yang kedua, Fraksi PAN telah mendengar dan mengkaji secara mendalam pendapat dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait RUU HIP tersebut.

“Dari kajian yang dilakukan, Fraksi PAN berkesimpulan bahwa melanjutkan pembahasan RUU tersebut akan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat. Apalagi saat ini, sudah banyak ormas dan tokoh masyarakat yang dengan terang dan terbuka menyatakan penolakan,” kata Saleh.

Sementara pertimbangan yang ketiga, Fraksi PAN menghargai keputusan pemerintah yang menyatakan agar pembahasan RUU HIP tersebut ditunda dan seluruh potensi yang ada difokuskan untuk menangani pandemi covid-19.

“Dalam pandangan Fraksi PAN, keputusan pemerintah tersebut sekaligus adalah penolakan halus untuk terlibat di dalam pembahasan. Jika pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR,” tuturnya.

Pertimbangan yang keempat, Fraksi PAN menegaskan bahwa Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi final dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa. Karena itu, penafsiran terhadap Pancasila dalam bentuk UU sudah tidak diperlukan lagi.

Dan pertimbangan yang terakhir, Fraksi PAN menilai bahwa upaya mensosialisasikan dan memasyarakatkan Pancasila telah banyak dilakukan MPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Upaya-upaya tersebut perlu semakin ditingkatkan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat lain, termasuk perguruan tinggi, sekolah, ormas, OKP, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya,” tutup Saleh.

Tanggapi Permintaan PA 212, KSP: Tuntutan Pemakzulan Jokowi Salah Alamat dan Absurd

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×