logo


Limbah Medis dan Sampah Penanganan Covid-19 Dibuang Sembarangan di TPA

Pembuangan limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19 terus berlangsung sudah lama

24 Juni 2020 10:19 WIB

Bagong Suyoto
Bagong Suyoto ist

Penyebaran pandemic Virus Corona atau Covid-19 belum berakhir, malah frekuensinya meningkat di beberapa wilayah di Indonesia. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ada yang diperpanjang dan daerah lain dihentikan. Alasannya ekonomi mandeg, daerah tak punya uang, penghasilan turun draktis, pengangguran bertambahan, implikasinya kesulitan hidup makin panjang.

Berdasarkan observasi dan investigasi (1 sampai 23 Juni 2020) masih ditemukan sampah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19 dibuang sembarangan di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Seperti masker, sarung tangan, tisu, dll. Jumlahnya cukup banyak. Limbah medis tersebut sudah dicampur dengan plastik, kertas, karung, busa, ranting dan daun, kayu, dll. Fakta itu diduga kuat limbah medis tersebut berasal dari rumah sakit, klinik kesehatan maupun Puskesmas.

Menurut sejumlah pemulung dan hasil temuan lapangan di TPA Sumurbatu Kota Bekasi dan TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi mengindikasikan, bahwa pembuangan limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19 terus berlangsung sudah lama, sejak adanya wabah tersebut. Karena tidak adanya pemilahan sampah dari tingkat sumber, termasuk kategorial limbah beracun dan berbahaya (B3). Juga tidak ada penampungan khusus limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19.


Awal Covid-19 di Indonesia, Mahfud: Kita Kaget

Situasi mengerikan ini juga terjadi di sekitar TPA, yakni limbah medis yang ditangani pihak ketiga. Biasanya limbah medis dan sampah dipilah dan diambil yang bernilai ekonomis, seperti botol dan selang infus, botol dan kemasan obat, plastik PET/botol dan gelas mineral, dll, bahkan sampai jarum suntik pun dikumpulkan, setelah banyak pembelinya datang. Semua itu sudah ada pembelinya. Namun, yang mengerikan sisa-sisa sortirnya dibuang sembarangan atau di-dumping.

Kondisi tersebut merupakan gambaran carur marut pengelolaan sampah dan limbah medis, limbah B3 di daerah-daerah. Seperti kasus di Kabupaten Bekasi dan Karawang, limbah medis dibuang di tanah kosong dan pinggiran sawah. Kita semakin abai atau apatis terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama tenaga kebersihan, pemulung, operator alat berat, supir truk sampah, dan warga sekitar TPA. Mengapa para pelaku usaha kesehatan, pemilik rumah sakit, klinik dan Puskesmas dan Pemerintah Daerah serta DPRD membiarkan kondisi krusial tersebut?

Permasalahan ini terjadi disebabkan banyak faktor? Pertama, kebijakan sebatas teks-teks di atas kertas tanpa implementasi yang baik dan serius. Kedua, pelaksanaan teknis tidak didasarkan pada kebijakan, peraturan perundangan, Perda hingga standar operasional prosedur (SOP). Mungkin karena memang tida ada SOP. Ketiga, tidak ada anggaran atau sedikit anggaran untuk melaksanakan kebijakan itu. Keempat, para pejabat dan pelaksana teknis di daerah tidak tahu atau sengaja melakukan pembiaran atau tutup mata. Kelima, para pejabat dan pelaksana teknis melakukan kong-kalikong karena upeti. Keenam, tidak adanya pengawasan rutin dan penegakkan hukum (law-enforcement) secara ketat, tegas dan tanpa pandang bulu.

Penelitian ilmiah mengungkapakan, bahwa Virus Corana dapat menempel pada sejumlah benda dan sampah. Berapa lama Virus Corona bertahan menempel di permukaan benda? The Journal of Hospital Infection menghasilkan 22 studi mengenai virus Corona bertahan di permukaan suatu benda. Pada stainless stell bertahan hingga 5 hari, bahan metal 5 hari, aluminium dan sarung tangan operasi 2-8 jam, kayu dank aca 5 hari, plastik 8 jam sampai 6 hari, kerta 4-5 hari, PVC 5 hari, kerami 5 hari.

Pemerintah telah menetapkan kondisi pandemic Covid-19 dan ditangani secara sistematis menurut ketentuan dan pedoman pemerintah. Penanganan Covid-19 diperlukan sarana kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD), alat dan sampel laboatorium, setelah digunakan merupakan limbah B3 berupa limbah infeksius (A337-1) sehingga perlu dikelola seperti limbah B3. Tujuannya untuk mengendalikan, mencegah dan memutus penularan Covid-19, serta menghindari penumpukan limbah B3 tersebut.

Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belakangan melalui Webinar gencar mensosialisasikan penanganan limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19. Hal ini merujuk pada Surat Edaran No. SE.2/MLHK/PSLB3/P.LB3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tertanggal 24 Maret 2020. Dalam konteks ini limbah infeksius masuk kategori limbah B3.

Dasar hukum surat edaran adalah UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan MenLHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.020/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Tahun 2019 (Covid-19), dan SK Kepala BNPB No. 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari – 29 Mei 2020.

Pertama, Penanganan limbah infeksius dari fasilitas kesehatan dari penanganan Covid-19 dengan langkah-langkah sebagai berikut; a) melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan; b) mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3: 1) fasilitas incinerator dengan suhu pembakaran minimal 800ºC, atau 2) autoclave yang dilengkapi dengan pencacah (shredder); c) residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label Limbah B3 yang selanjutnya disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3.

Kedua, Limbah infeksius dari ODP yang berasal dari rumah tangga. a. mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri; b. mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup; c. mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan Limbah B3; d. menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat sbb: 1) limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan “Limbah Infeksius”. 2) petugas dari dinas yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah Limbah B3.

Ketiga, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. a. seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan APD khususnya masker, sarung tangan dan safety shoes yang setiap hari harus disucihamakan; b. dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari; c. kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (disposable mask) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan; dan d. pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah/drop box khusus masker di ruang publik.

Limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19 harus diberlakukan secara ketat sesuai ketentuan pengelolaan limbah B3. Penanganan asal-asalan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan dan jatuhnya korban dapat dipidanakan. Pemerintah Pusat dan daerah harus memperketat pengawasan di setiap operasional rumah sakit, klinik kesehatan, Puskesmas hingga TPA sampah. Pemerintah Pusat yang harus bergerak adalah Kementerian Kesehatan, KLHK, Kementerian Tenaga Kerja, dll. Untuk tingkat daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas LH, Dinas Tenaga Kerja, dll.

Kita sedang menambah beban hidup yang sudah sulit di masa pandemic Covid-19, yakni menambah beban pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat, melanggar kebijakan dan peraturan perundangan akibat mencampur limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19 ke TPA. Sementara di TPA hanya ditumpuk dan ditumpuk begitu saja tanpa dimusnahkan dengan teknologi khusus. Bahaya laten akan menghantui.

Siapa yang harus menghentikan perilaku merusak ini? Siapa yang paling bertanggungjawab atas perbuatan ini? Sekarang berbagai pihak dalam konteks tersebut sedang menambah masalah yang dinilai sangat serius!*

KPNas, APPI dan KAWALI Indonesia Lestari meminta, pertama, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Melakukan pengelolaan limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19 secara serius sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kedua, menyediakan penampungan khusus. Ketiga, menyediakan teknologi incinerasi dengan tingkat panas pembakaran minimal 800ºC. Keempat, melakukan pengawasan secara rutin, ketat dan penegakkan hukum. Kelima, melakukan perlindungan kesehatan terhadap tenaga kebersihan, pemulung, sopir truk sampah, operator alat berat dan warga sekitar dengan memberi bantuan APD, makanan tambahan bergizi, pemeriksaan kesehatan rutian, pemberian kompensasi/uang bau.

Penulis: Bagong Suyoto
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)
Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari

Anies Sebut Covid-19 Terkendali, DPRD DKI: Pernyataan Tak Bijak Ini Bisa Buat Masyarakat Gamang

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex