logo


Soal Pembebasan Nazaruddin, Demokrat Yakin Sudah Sesuai Aturan yang Berlaku

Demokrat menghargai dan menghormati keputusan Kemenkumham

18 Juni 2020 07:00 WIB

Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin usai menjadi saksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/2).
Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin usai menjadi saksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/2). Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menanggapi pembebasan terpidana korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Lapas Sukamiskin. Menurutnya, pembebasan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

"Saya pribadi menghormati dan menghargai langkah dan keputusan Kemenkumham tersebut, karena tentunya sudah didasarkan kepada mekanisme dan aturan yang berlaku, serta sesuai dengan kewenangan yang melekat," kata Didik seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (17/6/2020).

Didik mengatakan bahwa Nazaruddin telah menjadi binaan yang taat hukum. Meski tidak mudah bagi pelaku tindak korupsi mendapat remisi, namun ia menduga bahwa Nazaruddin mendapat remisi karena telah membantu penegak hukum membongkar kasusnya sebagai justice collaborator.


Bintang Emon Diserang Buzzer, Demokrat: Jika Ada Apa-apa Kabari Saja

"Nazaruddin telah mendapatkan remisi karena telah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya sebagai justice collaborator," ujarnya.

Diketahui, Nazaruddin telah menghirup udara bebas pada Minggu (16/6/2020). Ia mendapatkan Program Cuti Menjelenag Bebas (CMB) dari Lapas Sukamiskin.

Nazaruddin Dapat Remisi 49 Bulan, ICW: Ini Bertentangan dengan Undang-undang

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati