logo


Nazaruddin Dapat Remisi 49 Bulan, ICW: Ini Bertentangan dengan Undang-undang

ICW menduga ada keterpihakan Kemenkumham dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

18 Juni 2020 05:30 WIB

M Nazaruddin.
M Nazaruddin. Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti pembebasan terpidana kasus korupsi yang dilakukan mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin dari Lapas Sukamiskin. Ia pun mengecam keputusan Kemenkum HAM terkait pembebasan tersebut.

"Sebagaimana diketahui bahwa terpidana kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin mendapatkan program cuti menjelang bebas sejak tanggal 14 Juni lalu. Menurut pengakuan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jawa Barat, mantan Bendahara Partai Demokrat ini juga memperoleh remisi sebanyak 49 bulan," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2020).

Kurnia menilai bahwa remisi yang diberikan kepada Nazaruddin merupakan hal yang bertentangan dengan undang-undang. Ia pun menduga ada ketidakterpihakan Kemenkum HAM terkait isu korupsi di Indonesia.


Banjir Pujian Usai Tangkap Buronan Nurhadi, Novel Baswedan: Ini Kerja Tim Penyidik

"Atas peristiwa ini, Indonesia Corruption Watch memiliki beberapa catatan. Pertama, pemberian remisi terhadap Nazaruddin telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/2012) secara tegas menyebutkan bahwa syarat terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi diantaranya adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator, JC). Sedangkan menurut KPK, Nazaruddin sendiri tidak pernah mendapatkan status sebagai JC," beber Kurnia.

Kurnia merasa khawatir hal-hal seperti tesebut menjadikan pelaku korupsi tidak memiliki efek jera. Ia juga menyebut bahwa pemberian remisi ke Nazaruddin seakan-akan tidak menghargai kinerja KPK yang telah melakukan penyidikan hingga membongkar praktik korupsi.

ICW Kritik Rencana Kenaikan Gaji Pimpinan KPK

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×