logo


Tolak Holdingisasi Pertamina, Serikat Pekerja: Harga BBM dan Elpiji akan Semakin Tak Terkendali

Serikat Pekerja Pertamina menolak keputusan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membentuk holding dan sub holding PT Pertamina (Persero

17 Juni 2020 09:00 WIB

pertamina.com

BALIKPAPAN, JITUNEWS.COM - Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membentuk holding dan subholding PT Pertamina (Persero) mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak, terutama serikat Pekerja Pertamina. Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Kalimantan (SP MATHILDA – FSPPB) Mugiyanto, pada Selasa (16/6) menilai keputusan tersebut dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan pelat merah tersebut.

“Kami menolak pembentukan holding dan sub holding PT Pertamina (Persero) dan meminta kepada Menteri BUMN membatalkan keputusannya dan mengembalikan peran PT Pertamina (Persero) sebagai kuasa negara dalam pengelolaan migas nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” kata Mugiyanto, Ketua Umum (Ketum) SP Mathilda Kalimantan dalam konferensi pers di Balikpapan, Selasa (16/6) dilansir dari IDN Times.

Mereka menilai keputusan Erick Thohir tersebut merupakan upaya untuk mem-privatisasi Pertamina dan menjual saham mereka kepada pihak swasta.


Tolak Keputusan Holding dan IPO Pertamina, Serikat Pekerja: Kami Tidak Akan Pernah Ikhlas

“Seluruh anak perusahaan yang berada di bawah subholding akan berlomba memberikan dividen dan pajak ke pemerintah, dan untuk memperkuat permodalan maka akan terjadi penjualan saham perdana ke bursa (Initial Public Offering/IPO) sesuai instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ujar Mugiyanto.

Hal tersebut dikhawatirkan nantinya perusahaan tersebut hanya berfokus untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia. Serikat pekerja bahkan menilai langkah pembentukan holding dan subholding tersebut akan mempengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan bahan bakar minyak.

“Model ini akan mengabaikan peran negara dalam mengontrol kebutuhan energi masyarakat karena kendalinya ada pada swasta, sehingga dampaknya harga BBM dan elpiji akan semakin tidak terkendali dan tidak terjangkau oleh masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Mugiyanto menegaskan bahwa pihak serikat pekerja akan menempuh jalur hukum untuk menggugat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan Erick Thohir tersebut.

“Kami secara paralel melalui para Ketum SP mengadakan press release ke media, menyampaikan informasi bahwa ada rencana sistematis pelepasan aset negara melalui IPO dan bagaimana dampak pengelolaan unit bisnis model holding dan subholding akan menyebabkan harga BBM dan elpiji semakin tinggi karena diserahkan ke mekanisme pasar dan pemerintah sudah tidak lagi memiliki kontrol,” tutupnya.

Soal Pertamina Diswastakan, Guru Besar ITS: Janganlah Justru Swastanisasi Dijadikan Solusi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia