logo


Tolak Keputusan Holding dan IPO Pertamina, Serikat Pekerja: Kami Tidak Akan Pernah Ikhlas

Keputusan hasil RUPS terkait rencana IPO dan perubahan struktur organisasi PT Pertamina memecah bisnis Pertamina menjadi perusahaan holding dan sub holding

16 Juni 2020 21:48 WIB

Ilustrasi gedung Pertamina.
Ilustrasi gedung Pertamina. JITUNEWS/Rezaldy

SEMARANG, JITUNEWS.COM - Keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait rencana Initial Public Offering (IPO) dan perubahan struktur organisasi PT Pertamina memecah bisnis Pertamina menjadi perusahaan holding dan sub holding.

Keputusan tersebut ditolak oleh Serikat Pekerja Pertamina Persada IV wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Persada IV, Fachrul Razi, menjelaskan bahwa penolakan tersebut didasari atas tidak sesuainya hasil keputusan RUPS dengan UUD Pasal 33 ayat 2 dan 3 mengenai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta penggunaan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.


Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina Dipersoalkan, PSI: PA 212 Maunya Ngatur Pemerintah

"Dari hasil RUPS beberapa waktu yang lalu, diputuskan secara gamblang mengenai Rencana privatisasi unit bisnis Pertamina (subholding) melalui IPO, hal tersebut tentunya telah menyalahi UUD 1945," ujar Fachrul, Selasa (16/6).

Menurutnya, memecah Pertamina dan unit bisnisnya juga tidak sesuai dengan UU BUMN no 19 tahun 2003 pasal 77 (A) dan (D) yang menyatakan perusahaan BUMN yang bergerak di SDA dilarang untuk diprivatisasi.

"Rencana Privatisasi melalui IPO dapat mereduksi kewenangan negara atas BUMN, sehingga berpotensi menjadi legitimasi privatisasi, penjualan, dan penghilangan BUMN. Karena hal itu lah saya atas nama pekerja Pertamina di wilayah Jateng dan DIY kami akan sejalan dengan Federasi Serikat Pertamina Pertamina Bersatu (FSFPPB) yang berkedudukan di Jakarta untuk menolak keputusan RUPS tersebut," kata Fachrul.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Persada IV, Solikin, mengatakan bahwa pernyataan itu diperkuat dari hasil survei independen. Soliki menyebut bahwa lebih dari 500 pekerja menolak keputusan tersebut.

"Dari data yang kami dapatkan, 97% pekerja di wilayah Jateng dan DIY menyatakan tidak setuju serta resah dan bingung akan perubahan besar secara mendadak di struktur organisasi Pertamia. Isu utama yang disampaikan terkait masa depan kepemilikan Pertamina yang dikhawatirkan dicaplok oleh swasta dan asing serta aspek operasional maupun non operasionalnya," ujar Solikin.

"Nasionalisme dan jiwa patriotisme kami tunjukkan dengan pengabdian di Pertamina untuk rakyat Indonesia. Bahlan berbagai Public Service Obligation (PSO) pemerintah seperti subsidi BBM dan LPG serta program BBM satu harga meskipun menggerus keuangan Pertamina tetap kami jalankan karena merupakan amanat dari negara. Namun, ketika ada wacana privatisasi Pertamina melalui pemecahan unit bisnis tersebut kami tidak akan pernah ikhlas dan akan terus berjuang agar hal tersebut tidak terjadi," ujar Solikin.

Khawatir Ada Permainan Proyek, Erick Thohir Tolak Belanja Modal PLN Rp 100 T

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
×
×