logo


Jurnalisme Diblokir Pemerintah, Demokrasi Myanmar Telah Mati

Demokrasi tak mungkin bisa berjalan tanpa adanya kebebasan jurnalisme

13 Juni 2020 18:00 WIB

Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi REUTERS

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menjelang pemilu Myanmar akhir tahun 2020 ini, sejumlah jurnalis di negara tersebut memilih untuk 'bersembunyi' dari pantauan polisi, namun mereka menolak untuk menyembunyikan kemarahannya terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Peraih Nobel Aung San Suu Kyi, dilansir dari Reuters pada Sabtu (13/6).

"Demokrasi sudah mati," editor-in-chief Development Group Group (DMG) yang berusia 37 tahun mengatakan kepada Reuters dari lokasi yang dirahasiakan.

“Mereka memblokir media, membatasi agensi media, melarang berita, dan menghukum jurnalis. Media adalah darah kehidupan demokrasi di negara ini. Tanpa media, bagaimana demokrasi bisa bertahan?" imbuhnya.


Meski Dikeluarkan dari Proyek Pengembangan 5G, Huawei Tetap Dapat Bayaran Tinggi dari AS

Pemilu Myanmar 2016 memenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi yang mengakhiri setengah abad kekuasaan militer. Namun, sejumlah petinggi militer tetap memiliki pengaruh kuat di bawah konstitusi maupun militer, dengan 25% kursi di parlemen untuk orang-orang yang mereka tunjuk.

Aung Hla Tun, wakil menteri informasi, mengatakan pemerintah telah mencabut beberapa undang-undang yang dinilai menindas dan tengah menyusun undang-undang hak atas informasi dan undang-undang ujaran kebencian atau hate speech.

"Harapan tentang adanya pemerintahan demokratis pertama Myanmar tersebut sangatlah tinggi dan tidak realistis, mengingat adanya akumulasi warisan buruk dan tantangan yang ditinggalkan pendahulu kami," katanya.

"Kami tidak mampu mengubah semua hal ini secara drastis dalam tiga atau empat tahun," katanya dalam pernyataan tertulis.

Kementerian dalam negeri Myanmar dikendalikan oleh Tatmadaw, nama resmi angkatan bersenjata Myanmar, dimana kebebasan masyarakat sipil dan media masih tetap dibatasi di negara yang dilanda konflik etnis tersebut.

Pemerintah Suu Kyi telah menekankan pentingnya kebebasan media untuk membangun demokrasi. Sebelum dia berkuasa, Suu Kyi berbicara tentang perlunya hukum untuk melindungi wartawan.

Namun, setelah ia menjabat, sedikitnya 31 jurnalis ditangkap dan dipenjara. Mereka dijerat dengan berbagai tuntutan, mulai dari terorisme hingga pencemaran nama baik. Menurut kelompok hak asasi manusia setempat, Athan, dalam beberapa bulan terakhir ini Kementerian informasi telah memblokir puluhan situs web berita, termasuk DMG, dan menuduh situs-situs tersebut telah mendistribusikan "berita palsu" dan "ketakutan".

WHO Sebut Benua Amerika Menjadi Kawasan Paling Terdampak Covid-19

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia