logo


ICW Kritik Rencana Kenaikan Gaji Pimpinan KPK

Rencana itu dinilai berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

10 Juni 2020 06:15 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri Dok. Jitunews/Khairul

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti rencana kenaikan gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui rencana tersebut tengah dibahas Kementerian Hukum dan HAM dengan lembaga antirasuah itu.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai rencana itu berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

"Pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK dengan pihak Kemenkumham menimbulkan potensi kuat terjadinya konflik kepentingan," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).


Banjir Pujian Usai Tangkap Buronan Nurhadi, Novel Baswedan: Ini Kerja Tim Penyidik

Kurnia menyebut kenaikan gaji itu nantinya tidak sesuai dengan kinerja para pimpinan. Hal itu didasari survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Indikator.

Berdasarkan temuan Indikator tersebut, tingkat kepercayaan publik kepada KPK menurun dari 81,3 persen menjadi 74,3 persen.

Dia mengatakan merosotnya kepercayaan publik tak terlepas dari Firli Bahuri yang didapuk sebagai Ketua KPK. Sebab, Firli dinilai minim prestasi.

Selain itu, Kurnia melihat kondisi saat ini bukan momentum yang tepat untuk membahas rencana kenaikan gaji.

"Indonesia tengah berada di situasi pelik akibat wabah Covid-19. Semestinya sebagai pejabat publik para Pimpinan KPK memahami penanganan wabah Covid-19 membutuhkan alokasi dana yang luar biasa besar," ujarnya.

Kurnia juga menyinggung rencana tersebut bertolak belakang dengan pesan moral KPK. Menurutnya, KPK selalu menyuarakan menjalankan pola hidup sederhana. Poin itu tercantum dalam sembilan nilai integritas KPK.

"Mengingat gaji Pimpinan KPK saat sudah tergolong besar, yakni Rp 123 juta bagi Ketua KPK dan Rp 112 juta bagi Wakil Ketua KPK," tukasnya.

Nurhadi Ditangkap, KPK Sita Uang dan 3 Kendaraan

Halaman: 
Penulis : Iskandar