logo


Ini Penjelasan Kementrian PUPR Soal Keluarnya PP Tapera

Dirjen Pembiyaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto memastikan bahwa PP Tapera tidak diterbitkan secara mendadak atau tiba-tiba.

5 Juni 2020 20:32 WIB

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PIPUP), Eko Djoeli Heripoerwanto
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PIPUP), Eko Djoeli Heripoerwanto ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

PP Tapera ini dinilai banyak pihak tidak tepat karena muncul dengan tiba-tiba di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Dirjen Pembiyaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto memastikan bahwa PP Tapera tidak diterbitkan secara mendadak atau tiba-tiba.


PP Tapera, Demokrat: Pemerintah Kehilangan Arah Tangani Perekonomian

“PP ini tidak ujug-ujug, ada yang mengatakan ini ujug-ujugnya, waktunya tidak tepat dan sebagainya. Ini tidaklah demikian,” ujarnya dalam video teleconference yang digelar di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Menurutnya ada proses yang panjang sebelum PP Tapera tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Aturan mengenai program Tapera ini telah disiapkan sejak tahun 2011 lalu dengan UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Jadi di UU 1/2011 itu sudah diamanatkan untuk dibentuk Tapera. Jadi kalau merujuk pada undang-undang itu, artinya sudah sekitar 9 tahun kita menunggu saat seperti ini,” jelasnya.

Kemudian, dari UU 1/2011 itu diterjemahkan lagi di dalam UU 4/2016 yaitu mengenai tabungan Perumahan Rakyat.

“Artinya sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Kemudian tahun ini terbit PP-nya yaitu penyelenggaraan Tapera namanya,” tuturnya.

Dalam hal ini, Eko mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan diupayakan untuk segera mengimplementasikan operasionalisasi dari Tapera dengan membuat aturan turunan untuk operasional tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Tapera sendiri telah dimasukkan di dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) 2020-2024 dengan target memberikan hunian layak bagi masyarakat sebesar 70 persen dari sebelumnya hanya 56,75 persen.

“Kalau kita melihat kepada target RPJM 2020-2024 dan kita bahas bersama dengan Bappenas dan Kementrian Keuangan, maka kedepan yang tadinya jumlah rumah tangga yang rumah layak itu 56,75 persen, kita semua ingin meningkatkan menjadi 70 persen,” kata Eko.

Kemudian target untuk rumah tangga baru sampai dengan tahun 2024, diharapkan dapat menyediakan rumah bagi 11 juta rumah tangga.

Dari 11 juta tersebut, sekitar 6 juta akan mendapatkan intervensi tidak langsung dan 5 juta lainnya mendapatkan intervensi langsung.

“Intervesi langsung ini nanti akan banyak berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh tabungan perumahan dari angka 5 juta tadi,” pungkasnya.

Iuran Tapera Berpotensi Jadi Dana Jumbo, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Harus Jelaskan Mekanismenya

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex