logo


Dituding Langgar UU soal Pembatalan Haji, Ini Kata Kemenag

Kemenag mengatakan keputusan pembatalan haji 2020 sudah dibahas dengan DPR.

5 Juni 2020 15:47 WIB

Kabah di Mekkah.
Kabah di Mekkah. cendekia.sch.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag), Oman Fahurahman akhirnya memberikan klarifikasi mengenai tuduhan keputusan pembatalan haji 2020 yang diambil secara sepihak.

Dia menegaskan jika keputusan tersebut sudah dibicarakan dengan sejumlah pihak terlebih dahulu, di antaranya DPR RI.

"Jadi itu soal kebijakan itu, saya yakin di tingkat Pak Menteri dan pimpinan DPR sudah melakukan komunikasi," kata Oman, dilansir dari cnnindonesia.com pada Jumat (5/6).


Pemerintah Batal Berangkatkan Haji 2020, Said Aqil: Selayaknya Harus Semakin Cerdas

Sementara itu, Sekretaris Umum FPI, Munarman menuding pemerintah telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Munarman menilai pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan haji secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan DPR.

"Sudah jelas terjadi pelanggaran UU Haji oleh Presiden yang secara sewenang-wenang memerintahkan Menteri Agama, menurut keterangan dari salah satu anggota komisi VIII DPR, untuk membatalkan pelaksanaan haji secara sepihak," tutur Munarman.

Terkait hal itu, Munarman mengatakan DPR perlu mengambil tindakan tegas dengan memanggil Presiden sekaligus Menteri Agama untuk diminta pertanggungjawaban.

Sebut Pemerintah Totaliter, FPI: MPR atau DPR Jangan Hanya Jadi Stempel Rezim!

Halaman: 
Penulis : Iskandar