logo


Sebut Pemerintah Totaliter, FPI: MPR atau DPR Jangan Hanya Jadi Stempel Rezim!

Pemerintah dinilai telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela.

5 Juni 2020 15:33 WIB

Jubir FPI, Munarman.
Jubir FPI, Munarman. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebut pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lantaran membatalkan ibadah haji 2020 secara sepihak. Sebab, keputusan itu diambil tanpa melalui pembahasan dengan parlemen terlebih dahulu.

“Sudah jelas terjadi pelanggaran UU Haji oleh Presiden yang secara sewenang-wenang memerintahkan Menteri Agama untuk membatalkan pelaksanaan haji secara sepihak tanpa pembicaraan dengan DPR,” kata Munarman, dikutip dari jpnn.com, Jumat (5/6).

Munarman menilai pemerintah bersikap totaliter saat mengeluarkan kebijakan tanpa sentuhan DPR. Pihaknya meminta MPR untuk menghentikan kerusakan negara atas kesalahan tata kelola pemerintah.


Iuran Tapera Berpotensi Jadi Dana Jumbo, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Harus Jelaskan Mekanismenya

“Jadi, untuk menghentikan kerusakan ini berlanjut, harus dilakukan langkah legal konstitusional oleh MPR karena Presiden telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela,” ujarnya.

MPR, lanjut Munarman, bahkan dapat memakzulkan Presiden Joko Widodo. Terlebih, setelah terjadi pelanggaran undang-undang oleh pemerintah.

“Jangan MPR atau DPR hanya jadi stempel rezim. Dahulu zaman Orde Lama dan Orde Baru karena parlemen jadi stempel rezim, akhirnya biaya sosial perbaikan negara menjadi mahal. Seharusnya MPR atau DPR segera lakukan pemakzulan melalui proses legal konstitusional,” pungkasnya.

Pemerintah Batal Berangkatkan Haji 2020, Said Aqil: Selayaknya Harus Semakin Cerdas

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex