logo


PKS: Dana Haji Hanya Untuk Kepentingan Jamaah, Bukan untuk Kepentingan Lain

Dana haji ini sensitif bagi umat Islam. Terlebih dana yang berasal dari setoran jamaah. Hal itu merupakan amanah yang harus dikelola hanya untuk kepentingan jamaah, dan tidak boleh untuk kepentingan lain.

4 Juni 2020 17:28 WIB

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengaku telah memerintahkan anggotanya yang duduk di Komisi V DPR RI untuk menggali informasi dan klarifikasi terkait peristiwa kemacetan di Pintu Tol Brebes yang mengakibatkan tewasnya pemudik karena kelelahan.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengaku telah memerintahkan anggotanya yang duduk di Komisi V DPR RI untuk menggali informasi dan klarifikasi terkait peristiwa kemacetan di Pintu Tol Brebes yang mengakibatkan tewasnya pemudik karena kelelahan. istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyayangkan pemberitaan Kepala BP Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang dana haji untuk memperkuat rupiah apapun konteksnya.

Menurutnya soal dana haji ini sensitif bagi umat Islam. Terlebih dana yang berasal dari setoran jamaah. Hal itu merupakan amanah yang harus dikelola hanya untuk kepentingan jamaah, dan tidak boleh untuk kepentingan lain.

"Dana calon jamaah haji yang dikelola BPKH mencapai 135 Triliun. Ini dana besar sekali. Harus diikuti transparansi dan profresionalisme pengelola dengan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip syariah dan untuk kepentingan jamaah dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji," ujar Jazuli di Jakarta, Kamis (4/6/2020).


Wujudkan Rumah Pertama Rakyat, BP Tapera Gandeng Dukcapil Guna Padankan Data Peserta

Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menuturkan semangat itulah yang ditegaskan dalam reformasi penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji yang undang-undangnya telah disahkan oleh DPR.

"Semangatnya, kita mau dana jamaah ini dikelola dengan amanah sesuai syariah karena ini dana untuk ibadah. Kedua, dana ini besar sekali jika dikelola profesional maka manfaatnya besar untuk kepentingan jamaah haji itu sendiri, untuk peningkatan pelayanan dan fasilitas, bahkan bisa mengurangi ongkos haji karena daftar tunggu jamaah yang lama," terang Jazuli.

Mantan Pimpinan Komisi VIII DPR ini menegaskan kembali tidak boleh ada tujuan lain pengelolaan dana haji di luar kepentingan dan manfaat buat jamaah, apalagi untuk penguatan rupiah.

"BPKH harus mengklarifikasi pernyataan itu jika benar, apapun konteks dan waktu pernyataan itu dibuat, karena publik pasti tidak bisa menerima. Apalagi saya ikuti sudah tranding tagar #balikindanahaji di sosial media,” kata Jazuli.

“Ini harus dijawab dengan jelas dan transparan untuk apa sebenarnya dana haji, bagaimana dikelola, dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan oleh calon jamaah haji," tuturnya.

Dia berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading apalagi sampai salah kaprah soal pengelolaan dana haji.

Sebaliknya, kata Jazuli, BPKH harus semakin transparan dan akuntabel memberikan informasi dan manfaat dari setiap rupiah yang disetorkan jamaah.

"Inilah sesungguhnya semangat dibentuknya BPKH yang menggantikan peran Kementerian Agama dalam mengelola dana calon jamaah haji," tukasnya.

PP Tapera, Demokrat: Pemerintah Kehilangan Arah Tangani Perekonomian

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex