logo


Jokowi dan Menkominfo Divonis Langgar Hukum, Ini Kata Johnny G Plate

PTUN Jakarta memvonis Presiden Joko Widodo dan Menkominfo telah melakukan pelanggaran hukum terkait perlambatan internet di Papua

3 Juni 2020 21:45 WIB

Menkominfo Johnny G Plate
Menkominfo Johnny G Plate ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memvonis Presiden Joko Widodo dan Menkominfo telah melakukan pelanggaran hukum terkait perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019.

Menanggapi hal itu, Menkominfo Johnny G Plate menghargai keputusan tersebut dan akan menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Kami menghargai keputusan pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," ujar Johnny lewat keterangannya, Rabu (3/6).


Singgung Kelompok yang Ingin Jatuhkan Jokowi, Denny Siregar: Pundi-pundi Mereka Sudah Menipis

Menkominfo pada Agustus 2019 adalah Rudiantara. Johnny sendiri mengaku belum membaca amar putusannya.

"Saya belum membaca amar putusannya. Tidak tepat jika petitum penggugat dianggap sebagai amar putusan Pengadilan TUN tersebut. Kami tentu hanya mengacu pada amar keputusan Pengadilan TUN, yang menurut informasi tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat," ucap Johnny.

Johnny mengaku belum menemukan dokumen pemerintah yang memblokir internet di Papua.

"Sejauh ini saya belum menemukan adanya dokumen tentang keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di wilayah tersebut. Dan juga tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di Kominfo terkait hal tersebut. Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang berdampak gangguan internet di wilayah tersebut," kata Johnny.

Johnny yakin Jokowi telah mengambil kebijakan yang mengutamakan kepentingan bangsa.

"Sebagaimana semua pemerintah, demikian hal Bapak Presiden Joko widodo dalam mengambil kebijakan tentu terutama untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya rakyat Papua," ujar Johnny.

Blokir Internet Papua, Jokowi Divonis Langgar Hukum

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata