logo


Fadli Zon: Jangan Jadikan Rakyat Sebagai Kelinci Percobaan dari Kebijakan New Normal

Dalam hal ini, Fadli mengatakan secara umum, ada tiga persoalan kenapa wacana dan kebijakan”New Normal” ini dianggap buruk.

3 Juni 2020 17:30 WIB

Fadli Zon pinterpolitik.com
Fadli Zon pinterpolitik.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritisi langkah pemerintah yang telah memperbolehkan 102 wilayah kabupaten kota di tanah air untuk menerapkan kebijakan New Normal.

Menurutnya kebijakan new normal itu sangat mencemaskan, karena secara epidemiologis Indonesia sebenarnya masih berada dalam zona merah pandemi.

“Belum terlihat tanda-tanda ‘kenormalan’, yang terlihat justru ketidakjelasan seperti berjalan di tengah kegelapan,” ujar Fadli di Jakarta, Rabu (3/6/2020).


Soal New Normal, Pemerintah: Ini Bukan Sebuah Euforia

“Sebagai catatan, Indonesia saat ini berada di urutan ke-19 dunia dalam hal penambahan kasus baru. Menurut data WHO (World Health Organization), angka penularan virus, atau ‘reproduction rate’ (RO) Corona di Indonesia adalah 2,5, artinya satu penderita bisa menulari 2,5 orang. Tingkat penularan ini masih tergolong tinggi,” jelasnya.

Dalam hal ini, Fadli mengatakan secara umum, ada tiga persoalan kenapa wacana dan kebijakan ”New Normal” ini dianggap buruk.

Persoalan yang pertama yaitu otorisasi dan organisasi pengambilan keputusannya kacau. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah menetapkan pandemi covid19 sebagai bencana nasional. Dimana strategi yang dipilih untuk mengatasinya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Menurut Fadli, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020, penetapan PSBB ini kewenangannya dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Namun, otorisasi New Normal yang dalam praktiknya bisa disebut sebagai bentuk pelonggaran terhadap PSBB, alih-alih dikembalikan ke Kementerian Kesehatan, malah dipegang oleh Gugus Tugas.

“Ini membuat organisasi pengambilan keputusan jadi tak jelas. Hasilnya sudah bisa kita lihat. Dari 102 wilayah yang diperbolehkan New Normal oleh Gugus Tugas, misalnya, tak ada satupun kota di Jawa yang masuk rekomendasi, kecuali Tegal,” tuturnya.

“Tapi anehnya, Gubernur Jawa Barat sudah mengumumkan per 1 Juni kemarin ada 15 daerah di Jawa Barat yang boleh menerapkan “New Normal”. Ini kan jadi kacau otorisasinya,” kata Fadli.

Persoalan yang kedua terkait data misleading. Pemerintah mengklaim angka reproduksi Covid-19 Indonesia sudah berada di angka 1,09. Dalam standar WHO, angka ini bisa dianggap terkendali. Masalahnya, angka yang digunakan Pemerintah ini adalah angka yang ada di DKI Jakarta.

Menurut Fadli, menggunakan tren perbaikan R0 dan Rt di DKI Jakarta sebagai dasar untuk menggaungkan kebijakan New Normal di level nasional jelas misleading.

“Lagi pula, meskipun di atas kertas data Covid-19 di DKI trennya cenderung membaik, data itu tetap harus dilihat secara kritis,” tuturnya.

Fadli menambahkan berdasarkan data Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dalam dua minggu terakhir tingkat penularan Covid-19 di DKI Jakarta memang turun. Pada 31 Mei lalu, angkanya berkisar antara 0,89 hingga 1,22. Masalahnya adalah, tren penurunan itu harus kita hubungkan dengan dibukanya keran mudik alias pulang kampung oleh Pemerintah menjelang lebaran kemarin.

Kemudian, lanjut Fadli, menurut data Jasa Marga, tercatat ada 465.582 kendaraan keluar dari Jakarta dalam rentang waktu H-7 hingga H-1 sebelum lebaran kemarin. Dan dari jumlah tersebut, menurut Polda Metro Jaya, hanya sekitar 25 ribu kendaraan saja yang bisa dihalau untuk putar balik.

“Artinya, secara de facto terjadi arus mudik pada lebaran kemarin. Sehingga, tren penurunan kasus baru dan tingkat penularan Covid-19 di DKI belum menggambarkan kondisi normal yang sesungguhnya,” kata Fadli.

“Terbukti, saat kasus di DKI menurun, di Surabaya justru terjadi ledakan jumlah penderita Covid-19, yang membuat Surabaya per hari ini bukan hanya zona merah, tapi sudah menjadi zona hitam, saking besarnya jumlah penderita Covid-19 di sana. Artinya, melandainya kurva DKI saat ini bisa jadi disebabkan karena angkanya kini terdistribusi ke daerah melalui peristiwa mudik atau pulang kampung tadi,” jelasnya.

Sedangkan persoalan yang ketiga yaitu basis data yang tiak proporsional. Mengutip data Worldometer, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia ternyata memiliki tingkat pengujian yang terburuk di antara negara-negara yang paling terpengaruh oleh Covid-19.

Fadli mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sejauh ini hanya bisa melakukan 967 tes untuk setiap 1 juta penduduk. Menurutnya hal ini sangat jauh apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang melakukan 46.951 tes untuk tiap 1 juta penduduk, Singapura yang mencapai 57.249 per 1 juta penduduk atau Malaysia yang berada di angka 16.083 per 1 juta penduduk.

“Hingga kini, untuk urusan perbandingan tes corona, Indonesia masih berada di urutan 96 dari 100 negara dengan kasus terbanyak. Indonesia hanya berada di atas Afghanistan, Sudan, Pantai Gading dan Nigeria,” katanya.

Padahal, kata Fadli, WHO menganjurkan syarat minimal pemeriksaan Covid-19 adalah 1 orang per 1.000 penduduk per minggu.

“Kalau penduduk Indonesia 273 juta, berarti per pekan seharusnya ada tes bagi 273 ribu penduduk. Dalam 12 pekan sejak kasus pertama ditemukan pada awal Maret lalu, kita mestinya sudah melakukan 3.276.000 tes,” tuturnya.

“Kalau meniru pola Korea Selatan, yang melakukan tes terhadap 0,6 persen penduduk, maka dengan jumlah penduduk 273 juta, kita seharusnya sudah melakukan tes terhadap 1.638.000 orang,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Fadli menyebut dengan jumlah tes nasional yang sangat tidak proporsional tersebut, menggaungkan wacana New Normal adalah sebuah langkah spekulatif membahayakan.

Kemudian sisi pengambilan keputusan, Fadli melihat kalau wacana New Normal ini tak banyak melibatkan pertimbangan kalangan profesi kesehatan.

Menurutnya wacana tersebut lebih banyak didikte kalangan pengusaha. Padahal, bencana yang kita hadapi saat ini adalah bencana kesehatan.

“Untuk menghadapi pandemi, Pemerintah seharusnya percaya pada sains serta menggunakan data yang akurat serta proporsional. Apalagi, New Normal itu kan sebenarnya istilah akademis, sehingga keputusan mengenainya juga seharusnya berpijak di atas data-data ilmiah, bukan berpijak di atas harapan, apalagi atas dasar kepentingan sekelompok orang,” kata Fadli.

“Jangan sampai kebijakan ini hanya uji coba trial and error yang menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan,” pungkasnya.

Enggan Terapkan New Normal, Wali Kota Semarang: Lupakan Saja Lah

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×