logo


Beda Fatwa Salat Jumat, MUI: Masyarakat Tinggal Pilih Mana

Anwar menilai masyarakat tidak boleh dipaksa.

3 Juni 2020 16:55 WIB

Sekretaris Jenderal MUI pusat, Anwar Abbas
Sekretaris Jenderal MUI pusat, Anwar Abbas Republika

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas tak mempersoalkan perbedaan fatwa antara MUI Pusat dan MUI DKI Jakarta mengenai teknis pelaksanaan salat Jumat di fase new normal atau tatanan normal baru selama pandemi Covid-19.

Dia menilai perbedaan itu sebagai hal yang wajar. "Perbedaan pendapat itu biasa, tidak masalah, itu kan masalah Fiqih, pasti isinya pendapat, dan pendapat itu kemungkinan besar perbedaannya sangat tinggi," kata Anwar, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).

Diketahui, MUI Pusat telah menyatakan Salat Jumat secara bergelombang tidak sah merunut Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Salat Jumat.


Beda Sikap PP Muhammadiyah dan PA 212 soal Pembukaan Masjid di Musim Covid-19

Namun belakangan ini, MUI DKI Jakarta menerbitkan Fatwa Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Hukum dan Panduan Salat Jumat Lebih dari Satu kali saat Pandemi Covid-19 yang diteken pada Selasa (2/6) kemarin.

"Salat Jumat boleh dilakukan dua shift dalam satu masjid dengan imam dan khotib berbeda," bunyi dari ketetapan Fatwa MUI DKI Jakarta poin 2B.

Menurut Anwar, perbedaan fatwa ini tidak usah dibesar-besarkan. Ia mengatakan, masyarakat dapat menentukan fatwa mana yang digunakan untuk melaksanakan ibadah.

"Bebas masyarakat tidak boleh dipaksa, karena masing-masing punya alasan, masyarakat tinggal memilih yang mana. Kalau MUI Pusat kan seperti itu, bukan membuat sholat secara bergelombang, tapi memperbanyak tempat sholat," jelasnya.

Desak Pemerintah Buka Rumah Ibadah, PA 212: Masjid Jauh Lebih Aman dan Bersih daripada Mal

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex