logo


DPD RI Minta Pelaksanaan Pilkada Ditunda

Kemenkes dan gugus tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah ini berakhir

28 Mei 2020 17:09 WIB

Terdakwa kasus korupsi danah hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Lanyalla Mahmud Mattalitti.
Terdakwa kasus korupsi danah hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Lanyalla Mahmud Mattalitti. Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah untuk melakukan kaji ulang keputusan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut. Pasalnya Kemenkes dan gugus tugas dari BNPB belum pernah menyatakan pandemi virus corona (Covid-19) akan berakhir.

“Sampai hari ini masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri,” ujar LaNyalla dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Kamis (28/5/2020).


Jokowi Akan Buka Mal di Tengah Pandemi Corona, Gugus Tugas: Itu Tidak Benar!

“Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi dimana pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?,” imbuhnya.

LaNyalla mengambil contoh Jawa Timur, kemarin, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina. Karena penyebaran di Surabaya sangat cepat.

Menurutnya 65 persen angka kasus Covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar Pilkada.

Diungkapkan LaNyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Menurutnya republik ini justru akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir. Semua akan terganggu. Sehingga sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini dan dampaknya bagi masyarakat.

“Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dengan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah ini. Dengan menunda anggaran belanja yang masih bisa ditunda dan mengalihkan untuk penanganan pandemi. Nah, pilkada ini menurut saya, salah satu anggaran belanja yang bisa ditunda,” pungkasnya.

Update Data Covid-19: Pasien Sembuh Tambah 183 Orang

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex