logo


Pemulung Bantargebang Dapat Bantuan APD dari KLHK

PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI memperhatikan kesehatan pemulung di masa pandemi virus corona

22 Mei 2020 11:36 WIB

Para pemulung sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu, Bekasi, diberikan bantuan 500 paket alat pelindung diri (APD) oleh Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI
Para pemulung sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu, Bekasi, diberikan bantuan 500 paket alat pelindung diri (APD) oleh Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Dok. APPI dan KPNas

“Apa pun bantuan yang diberikan kepada saya, saya terima. Saya senang pemerintah memperhatikan orang-orang kecil," ujar Anto.

Anto berharap pemerintah dapat membantu pemulung, terutama dari segi memperoleh pangan yang cukup di saat krisis. Bantuan pangan yang bisa mencukupi untuk beberapa bulan kedepan, misalnya sebulan sekali ada bantuan beras, minyak dengan jumlah cukup.

Sebanyak 300 pemulung dari 500 penerima APD yang di-survey menyatakan terdampak sekali terhadap wabah Covid-19. Sehingga kondisi sosial ekonomi semakin menyedihkan sekali.


Distribusi APD Corona Lambat, BNPB: Dibiarkan Saja oleh Pejabat Daerah

Mereka senang mendapat bantuan APD, tetapi lebih senang menerima Sembako, terutama beras, minyak goreng dan uang kontan untuk membeli lauk pauk.

Pembenahan Mekanisme Bansos

APPI dan KPNas menyebut bahwa faktor utamanya ketidakberesan pembagian Bansos di sekitar TPST/TPA dipicu beberapa faktor, yaitu, pertama, karena kelangkaan data yang mengambarkan situasi sebenarnya (obyektif). Kedua, tidak ada transparansi dan akuntabilitas publik. Bansos diberikan secara sembunyi-sumbunyi, bahkan ada yang memberikan pada orang tertentu pagi dini hari (pukul 01.00 WIB). Bahkan ada tokoh kampung kaya mendapat beberapa paket Sembako (paket merah putih, kardos, dan kantong plastik besar) sedang warga yang miskin malah tidak dapat hanya gigit jari. Ketiga, Ketua RT/RW melarang warga mengutik Bansos. Keempat, tidak ada pengawasan secara ketat dari pihak pemerintah dan pemberi Bansos. Bansos bocor di tengah wabah Covid-19.

APPI dan KPNas meminta agar pemerintah pusat menyusun data base yang akurat dan valid tentang profil pemulung di Indonesia dan setiap tahun diperbaruhi.

Foto Pakai APD Jadi Kontroversi, Anggota DPR: Tidak Mau Repotkan Rumah Sakit

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata