logo


Baidowi: Pemerintah Harus Selektif Gulirkan PMN

Menurutnya DPR perlu mengetahui profil BUMN yang akan menerima PMN sebelum dana itu dikucurkan. Pembahasan dengan DPR akan membuat pemerintah selektif dalam memberikan PMN.

19 Mei 2020 17:14 WIB

Achmad Baidowi
Achmad Baidowi ppp.or.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi menyebut bahwa pemerintah harus meminta persetujuan DPR dalam rencana pemberian dukungan dana mencapai Rp 152,15 triliun kepada BUMN yang diantaranya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Dukungan dana itu dalam dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menurutnya DPR perlu mengetahui profil BUMN yang akan menerima PMN sebelum dana itu dikucurkan. Pembahasan dengan DPR akan membuat pemerintah selektif dalam memberikan PMN.

Baidowi mengatakan hal ini penting untuk mencegah pemberian dana kepada BUMN yang sejak lama memang sudah bermasalah, sehingga PMN hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat.


Fikri Faqih: Penundaan PON Papua Harus Ada Jaminan Hukum

“Pemberian PMN harus selektif, yakni BUMN yang mempunyai porto folionya menjanjikan dan terdampak covid-19. Jangan sampai PMN diberikan kepada BUMN yang memang sudah memiliki penyakit bawaan. Yakni sebelum pandemi memang sudah bermasalah,” kata Baidowi di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini juga menekankan bahwa pemberian dana dari modal negara sebagaimana UU 17/2003 tentang Keuangan Negara juga mengharuskan pemerintah mendapatkan persetujuan DPR.

“Penggunaan uang negara harus dipergunakan dengan benar dan dipertanggung jawabkan dengan baik,” tukasnya.

Diketahui data Kementerian Keuangan, total dukungan untuk BUMN dalam rangka PEN ini mencapai Rp 152,15 triliun yang terdiri dari PMN sebesar Rp 25,27 triliun, pembayaran kompensasi sebesar Rp 95,23 triliun, dan talangan pemerintah atau investasi dalam bentuk modal kerja sebesar Rp 32,65 triliun.

BUMN juga mendapatkan dukungan berupa optimalisasi BUMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah proyek strategis nasional (PSN).

Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, DPD RI: Pemerintah Bebani Rakyat

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex