logo


Cegah Penyelewengan, Jokowi Minta Penyaluran Bansos Diawasi KPK

Jokowi menilai pengawasan dari lembaga tersebut perlu dilakukan demi mencegah tindak pidana korupsi di lapangan.

19 Mei 2020 14:15 WIB

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Presiden Joko Widodo diketahui telah memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak pandemi corona atau Covid-19 di Indonesia. Bantuan itu berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan dan paket sembako.

Sebagai antisipasi penyelewengan, Jokowi meminta lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Kejaksaan Agung untuk mengawasi proses penyaluran bansos kepada masyarakat.

"Keterbukaan itu sangat diperlukan sekali dan untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau Kejaksaan," kata Jokowi dalam rapat terbatas terkait Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa melalui siaran di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5).


Hadapi Covid-19, Fenomena PSBB RI & #IndonesiaTerserah Disorot Media Asing

Menurut Jokowi, pengawasan dari lembaga tersebut perlu dilakukan demi mencegah tindak pidana korupsi di lapangan.

"Saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, mengontrol, agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh proses penyaluran bansos itu dipermudah agar bantuan dapat tersampaikan ke warga yang membutuhkan dengan tepat waktu.

Jokowi Tekankan Pemerintah Tak Larang Ibadah, Tapi...

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex