logo


Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pengamat: Pemerintah Jangan Ngepranklah.

Menurutnya putusan Mahkamah Agung Nomor 79/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 sudah sangat jelas. Dimana peradilan memerintahkan agar pemerintah membatalkan kenaikan karena bertentangan dengan UUD 1945.

15 Mei 2020 21:41 WIB

Presiden Jokowi di Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019
Presiden Jokowi di Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Analis Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menegaskan bahwa keputusan presiden untuk tetap menaikan iuran BPJS sulit diterima akal sehat. Apalagi dinaikan di saat kondisi ekonomi masyarakat dalam ketidakpastian akibat dampak virus Covid-19.

Menurutnya putusan Mahkamah Agung Nomor 79/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 sudah sangat jelas. Dimana peradilan memerintahkan agar pemerintah membatalkan kenaikan karena bertentangan dengan UUD 1945.

“Pada prinsipnya putusan MA memberikan warning pada presiden agar tidak membebani rakyat. Sekarang malah mengeluarkan perpres baru yang isinya tetap menaikan iuran BPJS? Ini terkesan mengakali regulasi,” kata Sulthan di Jakarta, Jumat (15/5/2020).


Kelompok Pendukung Risma Bermunculan, Ini Komentar Wanita Emas

“Pemerintah ini lucu. Apakah kemudian harus menggugat kembali perpres ini ke MA. Percuma saja kan jika ujung-ujungnya tetap diakali seperti saat ini,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Sulthan melihat ada arogansi pemerintah dengan tidak menghormati putusan peradilan. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah kembali pada prinsip negara hukum demokrasi dalam konstitusi yang berlaku.

Dia mengingatkan bahwa tata negara Indonesia dibangun atas pondasi pembagian kekusaan yang jelas diantara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian ini lah yang menjadi dasar bagi masing-masing kekuasaan untuk menjalankan kewenangannya.

Menurutnya peristiwa yang terjadi saat ini menjadi preseden buruk bagi sejarah hukum kita kedepan.

“Seharusnya memperoleh pelayanan kesehatan itu hak dasar warga negara yang mesti difasilitasi secara gratis. Intinya negara tidak boleh berbisnis pada kebutuhan dasar rakyatnya. Eh sekarang malah dinaikan lagi. Pemerintah jangan ngepranklah, Gak lucu,” tukasnya.

Mengharapkan Presiden Jokowi Menegur Ahok Adalah Sebuah Ilusi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar