logo


Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Sengsarakan Rakyat, PA 212 Akan Gugat Jokowi

Pemerintah dinilai telah melanggar konstitusi

15 Mei 2020 11:17 WIB

Penanggungjawab Reuni Akbar Mudjahid 212, Slamet Maarif
Penanggungjawab Reuni Akbar Mudjahid 212, Slamet Maarif Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif berencana mengajukan gugatan ke Presiden Joko Widodo terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menilai pemerintah telah melanggar konstitusi dengan memaksakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"(Rencana gugatan) sedang dibicarakan, tapi yang jelas ini tradisi hukum yang buruk di Indonesia," kata Slamet melalui pesan singkat seperti yang dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (15/5/2020).

Slamet menilai Jokowi tidak menepati janji kampanyenya untuk menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat. Ia merasa heran dan tak habis pikir dengan pemrintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi corona.


Iuran BPJS Naik, Politikus Partai Demokrat: Saya Melihat Ada Motif Lain

"Sungguh tega dan mati rasa pemerintah menaikkan iuran BPJS di saat rakyat sedang sekarat karena dampak pandemi Covid-19," ujarnya.

Diketahui, Jokowi menaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai Juli 2020 untuk kelas I dan II, sementara kelas III akan naik mulai tahun 2021. Iuran BPJS Kesehatan kelas I naik menjadi Rp 150 ribu, kelas II menjadi Rp 100 ribu, dan kelas II menjadi Rp 35 ribu.

Iuran BPJS Naik di Tengah Pandemi Corona, Dirut Sebut Bentuk Keberpihakan ke Masyarakat

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati