logo


Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Demokrat: Rakyat Jadi Ambyar

Menurutnya keputusan presiden Jokowi itu telah mengabaikan hak konstitusional rakyat, di mana saat rakyat tengah terjepit akibat menurunnya pendapatan, kemudian dibebankan dengan naiknya iuran BPJS.

14 Mei 2020 15:51 WIB

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo yang kembali menaikkan premi atau iuran bulanan BPJS Kesehatan setelah sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya keputusan Presiden Jokowi itu telah mengabaikan hak konstitusional rakyat, di mana saat rakyat tengah terjepit akibat menurunnya pendapatan, kemudian dibebankan dengan naiknya iuran BPJS.

“Rakyat jadi ambyar, kalau sikap pemerintah begini,” ujar Irwan dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Kamis (14/5/2020).


Iuran BPJS Kesehatan Naik, JK: Tidak Akan Membebani Orang Miskin

Menurutnya dengan keadaan seperti ini rakyat bisa tidak mampu membayar premi sehingga jaminan kesehatan terabaikan.

“Ini sama saja menghilangkan hak konstitusi rakyat,” tuturnya.

Selain itu, ditengah ketidakmampuan pemerintah menangani Covid-19 justru Presiden Jokowi makin menambah penderitaan rakyat kecil dengan menaikkan iuran BPJS.

“Pemerintah gagal memberikan layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” tambahnya.

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini menduga, sejumlah langkah pemerintah di kala pandemi seperti malah justru kontradiktif dan cenderung lebih menyelamatkan kekuasaan.

“Dengan adanya Perpu 1 tahun 2020, di sahlannya UU Minerba 2020 serta perpres kenaikan iuran BPJS ini makin membuktikan pemerintah hanya memikirkan keselamatan kekuasaan semata dibanding keselamatan rakyat,” pungkasnya.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar