logo


Data Bansos DKI Tak Karuan, 3 Menteri Soroti Anies Baswedan

Tiga menteri itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy

7 Mei 2020 13:30 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Penyaluran bantuan sosial atau bansos oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan sedang menjadi sorotan. Tak tanggung-tanggung, tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah kejanggalan dalam program tersebut.

Tiga menteri itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai di Jakarta. Meskipun, anggaran awal diproyeksikan ada di daerah.


Mulai Hari Ini Garuda Indonesia Kembali Beroperasi, Berikut Syarat dan Ketentuannya

"Jabodetabek sembako dan BLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat. PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, nggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," kata Sri Mulyani, saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5).

Dia lantas mempertanyakan penyebaran sembako dan BLT itu sudah selesai dan tepat sasaran atau belum. Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan agar Kementerian Sosial (Kemensos) turun langsung memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi.

"Presiden minta sebelum lebaran 100 persen sudah harus terkirim dan utamanya Jabodetabek yang kebijakannya tidak boleh mudik dan harus dapat bansos," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal. Dia mengungkapkan adanya kekacauan di lapangan.

Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.

"Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI.

Menurutnya, pemerintah pusat awalnya hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlah penerimanya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.

Selain itu, Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku pernah menegur Anies terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi Covid-19.

"Itu (bansos) sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data. Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," kata Muhadjir dalam sebuah webinar melalui zoom, Rabu (6/4), dilansir CNN Indonesia.

Menko PMK Sebut Krisis Ekonomi Saat Ini Fatal, Lebih Parah dari Tahun 1998

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×