logo


Irjen Boy Rafli Diangkat Jadi Kepala BNPT, IPW Sebut Ada Maladministrasi

Pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang seorang presiden

2 Mei 2020 16:00 WIB

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar. detik.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Polri Jenderal Idham Azis telah melakukan mutasi ratusan perwira tinggi dan menengah di kepolisian melalui telegram Kapolri bernomor ST/1378/KEP/2020, Jumat (1/5).

Salah satu yang dimutasi yakni Komjen Suhardi Alius yang dipindahkan menjadi Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri. Sebagai gantinya, Irjen Boy Rafli Amar yang menjabat Wakil Kepala Lemdiklat Polri ditunjuk menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menanggapi hal tersebut, pengamat dari Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyatakan penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT maladministrasi dan telah mengintervensi kewenangan Presiden Joko Widodo.


Profil dan Perjalanan Karir Ahmad Luthfi, Kapolda Jawa Tengah yang Baru

"Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT oleh TR Kapolri adalah sebuah maladministrasi. TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak mem-fait accompli serta mengintervensi Presiden Jokowi," kata Neta, dilansir dari cnnindonesia.com, Sabtu (2/5).

Neta menjelaskan, pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang seorang presiden. Ia menyebut presiden juga punya wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT, seperti dilakukan saat Ansaad Mbay menjadi Kepala BNPT.

Terkait penggantian ini, dia pun mempertanyakan langkah Kapolri Jenderal Idham Azis yang terasa terburu-buru.

"Ansaad yang sudah pensiun dari Polri tetap menjabat sebagai Kepala BNPT. Lalu kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan presiden dan terkesan terburu-buru hendak mencopot Suhardi," ujar Neta.

Soal Kartu Prakerja, PKS: Hanya Jadi Ego Pemerintah Pusat karena Janji Kampanye

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex