logo


JK : Jangan Asal Ada 'Islam' Terus Diblokir

Rudiantara diminta Jusuf Kalla untuk kembali memeriksa konten yang terpublikasi pada situs web yang terblokir.

1 April 2015 17:49 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pasca memblokir sebanyak 22 situs web media Islam, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta untuk meninjau kembali keputusan tersebut oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Kabaranya situs web media tersebut mengandung unsur radikal yang kerap menyebarkan pergerakan.

JK tidak menginginkan pemblokiran terhadap web-web tersebut hanya berdasarkan ada nama 'Islam' lantas otomatis terblokir. Wapres sendiri mengaku telah menghubungi menteri terkait yakni, Rudiantara, untuk kembali memeriksa konten yang terpublikasi pada situs web yang terblokir. Untuk itu JK menghimbau agar Kemenkominfo punya kriteria atau definisi yang dapat menyimpulkan suatu muatan konten tergolong radikalisme. Dengan kriteria tersebutlah, Kominfo terhindar dari pemblokiran yang dilakukan tanpa analisis yang tepat.

Ditempat lain, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu, berujar bahwa pemblokiran yang dilakukan tidaklah berdasarkan pada konten dari masing-masing web. Ismail mengaku bahwa lembaganya hanya meneruskan instruksi yang keluar dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Untuk itu Ismail membuka ruang untuk pemulihan bagi para pemilik situs yang terblokir, asalkan ada permintaan dari masyarakat dan bisa membuktikan bahwa situsnya benar-benar bersih dari segala macam unsur radikalisme. Ataupun telah menghapus seluruh konten yang terindikasi bermuatan negatif.


Tanggapi JK Soal Kekosongan Kepemimpinan, Pengamat: Rakyat Banyak Dikecewakan DPR dan Pemerintah

Untuk pertama kalinya, dalam sejarah pemerintahan Indonesia segala unsur yang berkaitan dengan Islam radikal, khususnya di dunia maya, ditutup atau diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemblokiran itu sendiri diawali dari permintaan BNPT melalui surat dengan nomor No 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs radikal ke dalam sistem blokir Kominfo pada Jumat, 27 Maret lalu.

Sebut Pernyataan JK Sentilan Dahsyat untuk Anies, Irma Suryani: Jangan Salahkan Jika TNI Harus Turun Tangan

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan