logo


Jutaan PMI Minta Pertolongan di Malaysia, PKS : Pemerintah Harus Segera Respon

Menurutnya jutaan PMI di Malaysia membutuhkan pertolongan mendesak karena kebijakan lockdown yang dilakukan di negeri jiran tersebut.

28 April 2020 16:25 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dok jitunews/khairul anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah menjalankan amanah Undang-undang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurutnya jutaan PMI di Malaysia membutuhkan pertolongan mendesak karena kebijakan lockdown yang dilakukan di negeri jiran tersebut.

"Ini adalah jeritan minta tolong dari saudara kita di sana. Mereka kekurangan uang dan tidak dapat membeli bahan makanan. Bahkan untuk sekadar bertahan hidup dan kebutuhan makan sehari-hari pun sulit," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/4/2020).


Bersikeras Tak Akan Terapkan Lockdown, Doni Monardo: Wabah Justru Semakin Meluas

Politisi PKS ini mengingatkan pemerintah, UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah sangat lengkap mengatur hak-hak PMI.

Menurutnya dalam UU ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak pekerja (dan keluarganya) sejak dari rekrutmen sehingga masa purna TKI.

"Saya menyebutnya "Perlindungan Semesta", yang memberikan jaminan atas perlindungan hak PMI dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Mufida menjelaskan, tujuan UU ini tentu saja untuk menjamin dan melindungi segenap Warga Negara Indonesia. Dengan perlindungan yang layak, maka PMI akan dapat bekerja dengan baik dan pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia.

"Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah segera merespons jeritan permintaan tolong dari PMI kita di Malaysia, sebagai amanah Undang-undang," tegas Mufida.

Di sisi lain, Mufida melihat masih banyak masalah yang melingkupi PMI, baik di dalam negeri maupun di negara penempatan. Salah satunya adalah ketidak sesuaian antara kontrak yg ditandatangani oleh calon PMI dengan hak yang akhirnya mereka terima saat telah bekerja.

Mufida mengaku mendapat banyak info tentang adanya potongan-potongan biaya sangat besar yang memberatkan PMI. Membuat pada akhirnya uang gaji PMI akan terpotong sangat besar. Salah satu sumbernya adalah keperluan TKI itu sendiri dalam memenuhi syarat agar dapat bekerja di LN.

"Di antaranya adalah biaya pembuatan paspor, sertifikasi dan biaya-biaya lain selama menunggu penempatan," ujar Mufida.

Menurut Mufida, pemerintah dalam hal ini BP2MI, harus dapat memberikan jalan keluarnya. Sungguh memprihatinkan jika pada akhirnya hampir separuh dari gaji mereka sebagai PMI harus dipotong untuk membayar kembali "hutang" yang mereka buat selama proses penempatan.

"Jangan sampai ini menjadi lingkaran setan yang hanya menguntungkan para calo. Harus ada ketegasan dan keberpihakan dari pemerintah. Calo harus diberantas sesegera mungkin," tukasnya.

Pemerintah Alihkan Anggaran Ibu Kota Baru, PKS: Bantuan Harus Tepat Sasaran

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar