logo


Anggaran Kartu Prakerja Naik Jadi Rp20 Triliun

Anggaran program ini dinaikan menjadi Rp20 triliun terkait dengan Perpu dan Perpres nomor 54.

17 April 2020 10:47 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto\n\n
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dok. Kemenperin

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah berencana menambah kapasitas peserta kartu prakerja pada gelombang kedua nanti. Selain itu, anggaran untuk program ini akan ditambah menjadi Rp20 triliun.

Untuk gelombang pertama, pendaftaran sudah ditutup pada Kamis, 16 April 2020. Pada hari terakhir ini, yang mendaftar sudah mencapai 5,7 juta orang. Sebanyak 4,2 juta orang sudah melakukan verifikasi melalui e-mail. Kemudian, sejumlah 3,1 juta peserta sudah terverifikasi.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekenomian Airlangga Hartanto pada Rapat Koordinasi Kartu Prakerja Pembahasan Dukungan Sistem di Kementerian dan Lembaga Terkait DAN Peningkatan Kapasitas Program Prakerja.


Curhat Relawan Supir Ambulans: Semangat Kemanusiaan Mengalahkan Rasa Takut

Rapat yang diselenggarakan melalui video telekonferensi dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, Mendikbud Nadiem Makarim, Menaker, Plt Deputi 3 KSP Panutan Sakti S, Deputi 5 KSP Jaleswari Deputi IV Kemenko Perekonomian, Staf Khusus Mendikbud Jurist Tan. Hadir pula Direktur Eksekutif PMO (Badan Pelaksanaan) Kartu Prakerja, Denni Purbasari, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja (PMO) Panji Winanteya Ruky. Rapat berlangsung hingga Kamis malam.

Rencana selanjutnya, lanjut Airlangga adalah meningkatkan kapasitas peserta setelah batch pertama ini berjalan baik. Kapasitas peserta dinaikkan dari 164.000 menjadi 200.000 orang. “Antusiasme masyarakat dari 34 provinsi ternyata sangat tinggi. Ini adalah program pemerintah pertama yang menggunakan sistem digital sehingga open acces dan equal opportunity, siapapun bisa mendaftar,” papar Airlangga.

Seleksi awal dilakukan untuk mengetahui motivasi peserta dalam mengikuti program ini. Pada tahap verifikasi, peserta berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah. Hal itu diverivikasi dengan data yang ada di Kemendikbud. Kemudian, tidak sedang menerima program bantuan sosial.

Masing-masing kementerian, di antaranya Kemenaker, Kemenpar, dan BPJS tenaga kerja juga telah memberikan data terkait peserta yang terkena PHK. “Semua ini menjadi database dan di crosscheck dengan data yang masuk. Jadi seluruh program berbasis pendaftaran aktif,” jelasnya.

Dengan pilihan program yang banyak maka dipermudah prosesnya. Program ini menggunakan sistem digital dan kebanyakan yang mendaftar adalah kalangan muda sehingga konsepnya adalah continue learning.

Program prakerja ini berupa pelatihan untuk meningkatkan skill dan ada penempatan kerja setelah pelatihan. Tetapi dengan perkembangan kondisi pandemi ini, ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan jaring pengaman sosial, terutama untuk mereka yang terkena PHK atau dirumahkan.

Oleh karena itu, kartu pra kerja ini termasuk untuk menyelesaikan persoalan saat ini.  “Konsepnya diubah, selain untuk pelatihan juga sebagai jaring pengaman sosial. Tetapi konsep untuk menambah skill, dilanjutkan.”

Anggaran program ini dinaikan menjadi Rp20 triliun terkait dengan Perpu dan Perpres nomor 54. Kemudian, ada paket tersendiri untuk UMKM. “Selain untuk perpajakan, nanti yang PMK 23 itu diperluas tidak hanya untuk sektor industri, tetapi kepada sektor-sektor lain termasuk UMKM pariwisata, dan sektor jasa yang terkait dengan pandemi covid–19.”

OJK juga sudah mengeluarkan POJK 11 sehingga ada kemudahan kredit, untuk cicilan bunga maupun pokok,. Untuk tahun 2020 ini pemerintah menyediakan dana Rp6,1 triliun. “Untuk kredit selain KUR, kredit mikro di bawah Rp10 juta, kita akan lakukan melalui PNM dan memberikan kemudahan kepada LPDP melalui anggaran yang ada di Kementerian Koperasi,” papar Airlangga.

Tak Perlu Keluar Rumah, Kini Pertamina Delivery Service Bisa Dinikmati di Sejumlah Daerah Jabar

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex