logo


GNPK Nilai Ada Kegamangan Pemerintah Menetapkan Dasar Hukum Bencana Nasional Covid-19

Adi merasa Keppres No. 12 Tahun 2020 terasa tanggung

15 April 2020 12:25 WIB

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK), Adi Warman
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK), Adi Warman ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK), Adi Warman, mengatakan bahwa penetapan status bencana nasional virus corona (Covid-19) bisa mempengaruhi banyak hal, terutama ranah hukum ekonomi.

Menurut Adi, penetapan a quo secara yuridis akan mempengaruhi ranah hukum ekonomi dan bisnis di Indonesia.

"Ini kan Force Majeure, jadi karena darurat nasional itu hukumnya harus mengikuti," kata Adi seperti diberitakan FORUM, Rabu (15/4).


Usai Dikritik, Kemenkumham Hentikan Pembebasan Napi di Tengah Pandemi Corona

Adi mengatakan bahwa segala subtansi kontrak dan perjanjian dapat dijadikan alasan untuk memenuhi kewajibannya.

Adi merasa Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional terasa tanggung.

"Keppres tersebut tidak mencantumkan UU 6/2018 Karantina Kesehatan. Presiden 'hanya' menetapkan Bencana Non Alam Nasional tanpa menetapkan tanggap darurat nasional berdasarkan UU 24/2007 (ps 50 ayat (1))," ujarnya.

Menurutnya, dampaknya adalah masing-masing daerah dapat menetapkan Bencana Non Alam Nasional Daerah.

"Nah bagaimana dengan PSBB, karena proseduralnya berbeda," sebutnya.

"Terkesan ada kegamangan pemerintah dalam menentukan dasar hukum kondisi pandemi saat ini," lanjut Adi.

Adi menyebut hal itu dapat dilihat dari penggunaan UU Bencana saat pembentukan Gugus Tugas.

"Sehingga Keppresnya hanya ada tugas dan tidak ada kewenangan kemudian beralih ke UU 8/2018 Karantina Kesehatan, dengan PP 20/2020 Gugus Tugas juga tidak bisa powerfull karena kewenangan ada pada lembaga lembaga lain," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa keppres tersebut bersifat pemberitahuan akan terjadinya force majeure yakni adanya pandemi Covid-19.

Mahfud mengatakan bahwa dengan adanya keppres tersebut, maka yang bisa dilakukan adalah renegosiasi untuk kontrak bisnis.

“Renegosiasi dengan tetap berpedomam pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang katakan, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuat,” tutur Mahfud melalui video konferensi pers, Selasa (14/4/2020).

Ia menegaskan bahwa kontrak-kontrak yang sudah disepakati tidak bisa dibatalkan secara otomatis. Mahfud mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membantu meringankan pelaksanaan kontrak.

“Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur tentang peringanan cara pembayaran, penundaan pembayaran, penundaan pembayaran bunga dan negara menanggung itu,” ujarnya.

Ojol Jadi Anak Emas, Pengamat Transportasi: Ketidakadilan Ini Harus Diakhiri

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata