logo


Luhut dan Terawan Tak Kompak Soal Aturan Ojol Bawa Penumpang, Anies Tetap Merujuk pada Permenkes

"Kami tetap merujuk kepada Permenkes terkait PSBB, dan rujukan Pergub adalah memang kebijan PSBB dari Menkes," kata Anies

14 April 2020 11:31 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan aturan terkait ojek online (ojol) dalam membawa penumpang kini ditentukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengklaim jika pihaknya telah sepakat dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait klausul aturan menggunakan sepeda motor, yakni mengikuti ketentuan pasal 11 ayat 1c, yang menyebut bahwa sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang.

Sedangkan klausul dalam pasal 11 ayat 1d menyatakan bahwa dalam hal tertentu sepeda motor dapat digunakan membawa penumpang dengan syarat harus memenuhi protokol kesehatan.


Anies Apresiasi Bansos Terus Berdatangan, DPRD DKI: Pembagian Belum Rata

“Semua berkoordinasi dengan baik antara Menhub Ad Interim, Menkes, Gubernur DKI, juga dengan Kepala Daerah lainnya. Semua saling melengkapi agar pengendalian transportasi dapat turut mencegah penyebaran Covid-19,” kata dia kepada Tirto, Selasa (14/4/2020).

Ia menyebut hasil rapat koordinasi Kemenhub dan Kemenkes bersama kepala daerah yang digelar Senin (13/4/2020) kemarin menyatakan bahwa prinsip Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 adalah sama-sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia.

"Permenhub tersebut berfungsi mengatur sektor perhubungan secara terinci untuk melengkapi Permenkes 9/2020, sesuai dengan kewenangannya," ucapnya.

"Selain itu, implementasi Permenhub 18/2020 ini akan terus dievaluasi dari waktu ke waktu mengikuti dinamika yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini," tuturnya.

Sebelumnya, Permenhub yang diterbitkan oleh Plt Menhub Luhut Binsar Pandjaitan membuat masyarakat khususnya driver ojol bingung karena bertolak belakang dengan Peraturan Menkes Terawan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyatakan tetap merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam menerapkan PSBB.

"Kami tetap merujuk kepada Permenkes terkait PSBB, dan rujukan Pergub adalah memang kebijan PSBB dari Menkes. Oleh karena itu, kami akan meneruskan kebijakan bahwa kendaraan roda dua bisa untuk angkut barang, tapi tidak untuk angkut penumpang, dan ini akan ditegakkan aturannya," kata dia di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2020).

Warga Jateng di Jabodetabek Belum Dapat Bansos, Ganjar Lakukan Hal Ini

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia