logo


Pemerintah Revisi APBN Akibat Wabah Covid-19, Begini Respon Ketua Fraksi PPP DPR RI

“Pemerintah bisa melakukan revisi APBN melalui mekanisme revisi UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi,” kata Ketua Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara

9 April 2020 17:15 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI, Amir Uskara.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara mendukung penuh langkah pemerintah yang akan melakukan revisi APBN.

“Dalam kondisi perekonomian yang terpukul akibat Pademi Covid-19, Fraksi PPP di DPR RI akan mendukung berbagai upaya dan kebijakan pemerintah untuk menstabililkan perekonomian dan mengurangi dampak negatif bagi perekonomian. Fraksi PPP akan mendukung jika pemerintah melakukan revisi APBN,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Kendati demikian, Amir mengatakan bahwa revisi APBN itu tidak boleh dilakukan dengan Peraturan Presiden (Perpres), karena akan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD), khususnya pasal 23 yang mengatur tentang APBN.


Wabah Covid-19, Jokowi Bakal Bagi-bagi BLT Rp 600/bulan bagi Warga di Luar Jabodetabek

“Pemerintah bisa melakukan revisi APBN melalui mekanisme revisi UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi,” tuturnya.

Terkait toleransi pelebaran defisit anggaran akibat pademi Covid-19, Amir mengungkapkan bahwa PPP mengharapkan defisit anggaran ini tidak lebih dari 5 persen, walaupun Kemenkeu sempat menghitung perkiraan defisit anggaran akan mencapai 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Upaya untuk menekan angka defisit ini bisa dilakukan dengan melakukan pemotongan atau merelokasi anggaran-anggaran yang dianggap belum urgen untuk dialihkan pada penanganan dan dampak Covid-19,” pungkasnya.

Jokowi Masih Galau Soal Larangan Mudik, Ada Faktor Ekonomi yang Masih Dikaji

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia