logo


Pengajuan PSBB Dianggap Rumit, Jokowi: Semuanya Itu Harus Hati-hati dan Tidak Grasa-grusu

Aturan main PSBB memang dirancang agar keputusan yang diambil nantinya komprehensif

9 April 2020 16:26 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Kesehatan telah merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 9/2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Aturan itu diterbikan sebagai upaya memutus rantai penyebaran corona atau Covid-19.

Namun PSBB bisa diterapkan di suatu wilayah provinsi, kabupaten, maupun kota, apabila sudah memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya angka kematian, hingga ada kaitan epidemiologis dengan wilayah atau negara lain.

Selanjutnya, pimpinan daerah mengajukan permohonan kepada Menkes untuk menetapkan daerahnya bisa menerapkan PSBB atau tidak.


Jokowi Minta Para Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Tetapi, prosedur tersebut dianggap terlalu berbelit-belit bagi sejumlah pihak.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aturan main penetapan suatu daerah dalam melaksanakan PSBB memang dirancang agar keputusan yang diambil nantinya komprehensif.

"Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai mengambil keputusan itu salah. Semuanya itu harus hati-hati dan tidak grasa-grusu," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (9/4).

Wabah Covid-19, Jokowi Bakal Bagi-bagi BLT Rp 600/bulan bagi Warga di Luar Jabodetabek

Halaman: 
Penulis : Iskandar