logo


Soal Pasal Hina Presiden, Politikus PKS: Hukum Menjadi Alat Kekuasaan

"Seingat saya Presiden Jokowi pernah mengatakan dirinya tidak mempersoalkan jika ada kritikan yang keras terhadap pemerintahaannya," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil

9 April 2020 15:33 WIB

Politikus PKS Nasir Djamil
Politikus PKS Nasir Djamil detik.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya hukuman tegas terhadap penghina Presiden di tengah wabah virus corona (Covid-19).

"Seingat saya Presiden Jokowi pernah mengatakan dirinya tidak mempersoalkan jika ada kritikan yang keras terhadap pemerintahannya," tutur Nasir dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (9/4).

Dia menilai pihak kepolisian seharusnya menangani kasus-kasus yang lebih urgen di tengah tanggap darurat Covid-19, seperti oknum masyarakat yang melakukan penimbunan alat kesehatan.


Sebelum Meninggal Dunia, Glenn Fredly Berikan Pesan Ini ke Jokowi

Nasir meminta agar pemerintah tidak menyalahgunakan hukum sebagai alat pembungkam kritik dan aspirasi rakyat. Ia menyebut rakyat mempunyai hal untuk menilai baik buruknya pejabat negara yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Jangan sampai hukum menjadi alat kekuasaan yang membungkam kritik kepada penyelenggaran negara. Rakyat juga berhak menilai presiden dan para penjabat negara karena digaji dari uang rakyat," kata Nasir.

Dinilai Eksploitasi Pekerja, Amnesty Sebut Omnibus Law Cipta Kerja Tidak Sesuai Hukum Internasional

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia