logo


Minta Dana Desa Segera Cair, Komite I DPD: Pak Menteri Jangan Kebanyakan Selfie dan Pencitraan

Fachrul Razi geram dengan kebijakan pemerintah pusat

9 April 2020 12:24 WIB

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi geram dengan kebijakan pemerintah pusat yang hingga saat ini masih ambigu dalam mengambil sikap dalam pencairan dana desa.

“Jika dana desa tidak cair segera, sebaiknya Menteri Desa diganti saja, pak Menteri jangan kebanyakan selfie dan pencitraan di media,” ujar Fachrul di Jakarta, Rabu malam (9/4/2020).

Senator asal Aceh ini di menyayangkan jika Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen baru tersalurkan 32 persen dari pagu tahap pertama 40 persen atau 13 persen dari keseluruhan dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 72 trilun. Sementara dana desa bisa digunakan untuk menanggulangi COVID-19,


Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemda dan Pusat Tak Sinkron, DPD RI: Kita Siap Menjadi Mediator

“Kita bisa gunakan baik pencegahan maupun penanganan pandemi bahkan untuk logistik, bantuan sosial dan bantuan mendesak lainnya, ini jelas Pemerintah kurang masif dan cepat,” jelasnya.

Menurutnya dalam keadaan pencegahan Covid-19, desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan pencegahan.

“Semua orang pulang ke rumah, dan rakyat diimbau tidak keluar rumah dan semuanya berada di dalam tanggung jawab desa sementara dana desa hingga pertengahan April ini tidak dapat digunakan untuk pencegahan Covid-19,” tuturnya.

Fachrul Razi mengatakan akibat pandemi Covid–19, yang merasakan susah dan menderita itu masyarakat di desa. Negara harus hadir di desa dalam menyelamatkan rakyatnya.

“Rakyat di desa-desa menjerit karena mereka membutuhkan bantuan sembako, sementara dana desa yang seharusnya dapat digunakan namun tidak dicairkan oleh pemerintah hingga saat ini,” tegas Fachrul Razi.

Menurutnya desa dibutuhkan untuk direalokasi penggunaannya untuk penanganan dan pencegahan Covid–19 serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya beli.

“Tersendatnya penyaluran dana desa tahap pertama pada April 2020 ini sangat berbahaya karena kita berada dalam bencana, disaat di desa dibutuhkan untuk realokasi terkait penanganan dan pencegahan Covid–19 serta dipergunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” pungkasnya.

Menag Minta Pembayaran Zakat Sebelum Ramadan, Pimpinan MPR: Anjuran yang Tepat

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata