logo


Fraksi NasDem Minta Pemprov DKI Cabut Bantuan Bagi Warga yang Langgar Aturan PSBB

"Bantuan ini merupakan hak dari masyarakat yang terdampak kebijakan PSBB. Tapi harus diingat, masyarakat juga punya kewajiban untuk mendukung program pencegahan corona ini," ucap Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino

8 April 2020 19:45 WIB

Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino
Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tak segan menindak tegas serta memberikan sanksi bagi warga yang melanggar aturan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wibi mengatakan sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pencabutan bantuan bagi warga yang menerima.

"Bantuan ini merupakan hak dari masyarakat yang terdampak kebijakan PSBB. Tapi harus diingat, masyarakat juga punya kewajiban untuk mendukung program pencegahan corona ini," ucap Wibi dilansir dari Kompas.com, Rabu (8/4).


DKI Jakarta Terapkan PSBB, Anggota DPR: Sebenarnya Saya Berharap Dilakukan Semi Karantina Wilayah

Ia menilai melakukan pelanggaran aturan PSBB sama halnya dengan melawan kebijakan pemerintah.

"Dalam setiap hal, selalu ada kewajiban dan hak. Kalau mereka tidak mau ikut aturan ya pasti ada konsekuensinya. Mereka harus dicoret dari daftar penerima bantuan," terangnya.

Oleh karenanya, ia menilai dengan mematuhi aturan tersebut, artinya warga juga turut melawan dan mencegah penyebaran wabah virus Corona Covid-19.

"Semua kebijakan pemerintah saat ini harus dipatuhi dengan tertib. Jangan sampai upaya bersama ini gagal cuman gara gara satu dua pihak," kata dia.

Segera Berlakukan PSBB, Ini Persiapan Pemkot Bekasi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia