logo


DKI Jakarta Terapkan PSBB, Anggota DPR: Sebenarnya Saya Berharap Dilakukan Semi Karantina Wilayah

"PSBB, bisa diberlakukan secara optimal. Sebenarnya saya berharap dilakukan semi karantina wilayah untuk titik-titik episentrum di Jakarta," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati

8 April 2020 17:00 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dok jitunews/khairul anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengajak masyarakat untuk mematuhi arahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020.

Diketahui Menteri Kesehatan menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), setelah pasien positif Covid-19 di Jakarta hampir menembus angka 1500.

"Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat di Jakarta mematuhi arahan Gubernur DKI demi keselamatan bersama. Pandemi ini harus kita hadapi bersama,” ujar Kurniasih Mufidayati di Jakarta, Rabu (8/4/2020).


DKI Jakarta PSBB, Pemotor Tak Boleh Berboncengan, Ojol Dilarang Bawa Penumpang

Dalam hal ini, Mufida mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta sudah mengharapkan kebijakan yang lebih membatasi lalu lintas dan gerak masyarakat sejak beberapa pekan lalu.

"Alhamdulillah akhirnya sekarang bisa dapat izin melaksanakan PSBB. Semoga bisa membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-10," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Mufida, Gubernur dan jajarannya harus mengambil langkah cepat dan taktis.

Mufida mendukung Gubernur DKI Jakarta menggunakan kewenangannya, mengambil langkah berani untuk menyelamatkan jutaan warga DKI Jakarta

"PSBB, bisa diberlakukan secara optimal. Sebenarnya saya berharap dilakukan semi karantina wilayah untuk titik-titik episentrum di Jakarta. Tapi gak papa, kita coba PSBB ini, walau kebijakan ini sebagian besar relatif sudah dilaksanakan. Bedanya, PSBB lebih kuat secara kebijakan, tidak lagi bersifat himbauan," ujarnya,

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan untuk mengantisipasi penambahan jumlah pasien COVID19 maka aset-aset Pemda berupa gedung dapat diefektifkan untuk menampung Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri.

"Betapa banyak keluarga-keluarga yang rumahnya sempit, rumah petak kontrakan atau rumah susun. Jika ada di antara mereka yang masuk kategori ODP atau PDP, tentu jika melakukan isolasi mandiri di tempat sendiri, akan sangat riskan bagi anggota keluarga dan lingkungannya," papar Mufida.

Mufida mendukung juga, jika ada rencana Pemprov DKI membuat shelter communal dengan tata letak dan perlengkapan yang dibutuhkan.

"Ini bisa disinergikan, misal dengan memanfaatkan GOR-GOR atau Balai Rakyat milik Pemprov untuk menjadi shelter-shelter communal tersebut," pungkasnya.

Sembuh dari Covid-19, Andrea Dian Beberkan Biaya Perawatan di Rumah Sakit

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia