logo


Aturan Penghinaan Presiden Jadi Sorotan, Ini Kata Kapolri

Kapolri beri perintah untuk melakukan patroli siber guna memantau penyebaran hoaks dan penghinaan terhadap presiden saat pandemi virus corona 

8 April 2020 13:21 WIB

Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Perintah khusus untuk melakukan patroli siber guna memantau penyebaran hoaks dan penghinaan terhadap presiden saat pandemi virus corona (Covid-19) disorot oleh berbagai pihak.

Kapolri Jenderal Idham Azis menyebut pro kontra adalah hal yang biasa.

"Pro kontra itu hal yang biasa," ujar Idham dalam keterangan tertulis yang dirilis Divisi Humas Polri, Rabu (8/4).


Fadli Zon: Apa Hubungannya Memerangi Covid-19 dengan Menerbitkan Aturan Penghinaan Jokowi

Idham mengatakan bahwa para tersangka yang keberatan bisa menempuh jalur praperadilan.

"Para tersangka juga punya hak untuk mengajukan praperadilan," katanya Idham.

Telegram yang dikeluarkan oleh Idham berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi reserse selama pandemiCovid-19.

"Dalam konteks ini, penegakan hukum yang dilakukan Polri selama penyebaran Covid-19 pada prinsipnya sebuah pilihan terakhir atau ultimum remedium, di mana Polri mengedepankan upaya preventif dan preemtif," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra.

"Substansinya, telegram Bapak Kapolri ini menjadi panduan bagi penyidik dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan menjadi catatan penting, upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri ini merupakan upaya yang paling akhir setelah upaya preventif dan preemtif dilakukan," imbuh Asep.

Pemerintah Tetapkan Status PSBB di DKI Jakarta, Saleh Harap Bisa Memutus Mata Rantai Covid-19

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata