logo


Tak Mau Utang Budi ke Jokowi, Bahar bin Smith Menolak Pembebasan Bersyarat

"Beliau tegas tidak mau dianggap utang budi pada rezim zalim," kata kuasa hukum Bahar bin Smith

7 April 2020 20:30 WIB

Bahar bin Smith
Bahar bin Smith Tempo.co

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menerbitkan peraturan yang memungkinkan napi dan tahanan bebas sebelum waktunya. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas dan rutan.

Melalui Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran COVID-19, napi yang dibebaskan bersyarat harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya 2/3 masa pidana untuk dewasa dan 1/2 untuk anak jatuh sampai 31 Desember 2020; tidak sedang menjalani subsider; dan bukan WNA, juga tidak terikat dengan tindak terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Meski demikian, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dilaporkan juga mengajukan permohonan pembebasan dengan dasar peraturan ini. Kuasa kukum Ba'asyir, Achmad Michdan, mengatakan kliennya tersebut merupakan salah satu narapidana yang berhak diprioritaskan karena faktor usia dan kesehatan.


Prabowo dan Anies Dapat Bantuan untuk Tangani Covid-19, MUI: Presiden Belum Dapat Bantuan Luar Negeri kah?

"Data sementara CDC menyatakan kelompok rentan terjangkit virus ini yakni berusia di atas 65 tahun," katanya dikutip dari Tirto.id, Selasa (7/4).

Ba'asyir sendiri diketahui sudah berusia hampir 82 tahun.

"Selain itu, rutan dan lapas tidak memiliki layanan kesehatan yang cukup mumpuni untuk melakukan perawatan mandiri terhadap narapidana jika COVID-19 telah masuk ke tahanan," Michdan menambahkan.

Sementara itu, terdakwa kasus penganiayaan dua remaja, Bahar bin Smith, justru menolak untuk dibebaskan lebih awal.

Kuasa hukum Bahar, Aziz Yanuar, menjelaskan kalau kliennya mendekam di lapas sejak 18 Desember 2018 dan divonis tiga tahun pada Juli 2019. Namun karena masa pidana terhitung sampai tanggal 31 Desember 2020, Bahar dinilai sudah memenuhi persyaratan.

"Hingga 18 April ini genap 16 bulan atau belum sampai separuh dari masa hukuman," ujar Aziz dikutip Tirto.id, Selasa (7/4).

Ia juga menjelaskan alasan Bahar bin Smith menolak pembebasan bersyarat tersebut lantaran ia tak mau berhutang budi kepada Presiden Joko Widodo.

"Beliau tegas tidak mau dianggap utang budi pada rezim zalim," kata Aziz.

Pernyataan berbeda disampaikan Kepala lapas Kelas IIA Cibinong. Ia menjelaskan bahwa Bahar bin Smith belum memenuhi syarat sehingga tidak mendapat tawaran tersebut.

Bagaimana Nasib Ibu Kota Baru Saat Pandemi Covid-19? Ini Kata Basuki

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia