logo


Buruh Ancam Lakukan Aksi Besar-besaran Jika DPR Bahas RUU Omnibus Law di Tengah Wabah Covid-19

"Pembahasan Omnibus Law di saat wabah Covid-19 merupakan pelanggaran etika yang menandakan DPR tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat, tidak tanggap aspirasi rakyat dan manipulatif, ini membuat DPR harus mundur," kata Jumiasih

7 April 2020 19:27 WIB

Aksii buruh saat unjuk rasa di Jakarta
Aksii buruh saat unjuk rasa di Jakarta act.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mendesak DPR untuk menghentikan sementara waktu pembahasan RUU kontroversial seperti Omnibus Law Cipta Kerja dan RKUHP di tengah wabah Covid-19.

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih menilai DPR dan pemerintah tak peduli terhadap rakyat jika pembahasan Omnibus Law masih dilakukan di tengah wabah.

"Pembahasan Omnibus Law di saat wabah Covid-19 merupakan pelanggaran etika yang menandakan DPR tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat, tidak tanggap aspirasi rakyat dan manipulatif, ini membuat DPR harus mundur," kata Jumiasih dalam keterangan resminya, Selasa (7/4).


Bahas Omnibus Law di Masa Corona, Buruh Sebut DPR Tak Punya Empati

Jumiasih juga menilai pembahasan RUU saat pandemi Covid-19 hanya akan memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan.

"Pembahasan RUU kontroversial merupakan bentuk provokasi terhadap gerakan rakyat," ucap dia.

"Kami memperingatkan DPR dan pemerintah bahwa rakyat akan melakukan mobilisasi aksi besar-besaran. Perlu diingat Omnibus Law telah ditolak gerakan buruh, petani, miskin kota, nelayan, pemuda-pelajar-mahasiswa, masyarakat adat dan kelompok perempuan," ujarnya.

Selain itu, Jumiasih juga mendesak pemerintah untuk lebih berfokus pada sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19 serta pemenuhan kebutuhan pangan untuk rakyat.

"Kami juga mendesak pemerintah dan DPR mengubah kebijakan politik dan keuangan negara agar memprioritaskan sektor kesehatan dan memenuhi kebutuhan pangan untuk rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, pembahasan Omnibus Law sempat ditunda hingga usai masa reses pada 22 Maret lalu. Kemudian pada 30 Maret 2020, DPR RI kembali memutuskan untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja meski di tengah status darurat kesehatan akibat wabah virus corona Covid-19.

Buruh yang di-PHK Terdampak Covid-19 Diminta Lapor ke Disnakertrans DKI Jakarta

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia